RRI.CO.ID, Bogor – Pemerintah mengimbau calon jamaah haji untuk tetap disiplin serta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya, termasuk isu “war tiket” yang ramai dibicarakan.

Kepala Kantor Haji dan Umrah Kota Bogor, Indra Karmawan, menjelaskan bahwa istilah “war tiket” masih sebatas wacana. Ia menegaskan, kebijakan tersebut belum diterapkan secara resmi oleh pemerintah.

“War tiket itu masih dalam tahap wacana dan belum menjadi kebijakan resmi. Jika diterapkan, hanya untuk kuota tambahan, bukan jamaah reguler,” ujarnya dalam dialog Bogor Pagi ini edisi Senin, 13 April 2026.

Ia menyebut, konsep tersebut bertujuan mengurangi waktu tunggu haji yang panjang. Namun, pelaksanaannya tetap akan mempertimbangkan aspek keadilan dan transparansi.

“Pemerintah tentu akan menyiapkan mekanisme yang transparan. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” katanya.

Selain itu, Indra menekankan pentingnya kepatuhan jamaah terhadap aturan selama berada di Tanah Suci. Ia mengingatkan agar jamaah mengikuti seluruh arahan petugas demi keselamatan bersama.

“Jamaah wajib menaati jadwal dan instruksi petugas, termasuk saat pelaksanaan lempar jumrah. Hal ini penting untuk menjaga ketertiban dan keselamatan,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan jamaah untuk menjaga identitas diri seperti gelang haji dan kartu nusuk. Dokumen tersebut menjadi penanda penting selama menjalankan ibadah.

“Gelang dan kartu identitas tidak boleh dilepas atau disimpan sembarangan. Itu adalah identitas resmi jamaah selama di Arab Saudi,” tutup Indra Karmawan.