RRI.CO.ID, Bogor - Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Kepala Baperida Kota Bogor, Rudy Mashudi, menjelaskan bahwa Musrenbang merupakan bagian penting dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan mengacu pada regulasi yang berlaku, mulai dari undang-undang hingga peraturan kementerian.

“Musrenbang ini bertujuan menyusun prioritas pembangunan daerah tahun 2027. Selain itu, forum ini juga menyelaraskan usulan masyarakat dengan program pemerintah,” ujar Rudy.

Ia memaparkan bahwa proses perencanaan telah dimulai sejak akhir tahun 2025 melalui Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan. Tahapan tersebut dilanjutkan dengan konsultasi publik untuk memastikan keterlibatan masyarakat secara luas.

“Seluruh proses ini menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Kami ingin memastikan aspirasi masyarakat benar-benar terakomodasi,” katanya.

Dari hasil rekapitulasi, tercatat sebanyak 1.066 usulan masyarakat yang masuk dalam Musrenbang. Usulan tersebut didominasi kebutuhan dasar seperti perbaikan jalan lingkungan, drainase, penerangan jalan, hingga fasilitas kesehatan dan pelatihan keterampilan.

“Usulan ini mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Pemerintah akan berupaya mengakomodasi secara bertahap sesuai prioritas,” ucapnya.

Rudy menambahkan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan melalui empat pendekatan, yakni teknokratik, partisipatif, politis, dan top-down. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Ia menargetkan rancangan akhir RKPD 2027 dapat diselesaikan pada Mei 2026. Selanjutnya, dokumen tersebut akan ditetapkan menjadi Peraturan Wali Kota pada akhir Juni 2026.