LKPJ 2026: Pansus DPRD Kota Bogor Soroti Efektivitas Anggaran dan Layanan Publik

RRI.CO.ID, Bogor – Evaluasi kinerja Pemerintah Kota Bogor melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 menjadi perhatian serius DPRD Kota Bogor. Melalui Panitia Khusus (Pansus), DPRD menyoroti efektivitas penggunaan anggaran serta dampaknya terhadap layanan publik.

Rapat kerja pembahasan LKPJ digelar bersama Sekretaris Daerah Kota Bogor, Denny Mulyadi, pada Selasa, 7 April 2026. Pertemuan ini dipimpin Ketua Pansus, Ahmad Aswandi, bersama sejumlah anggota dewan lainnya.

Fokus utama dalam rapat tersebut adalah menilai sejauh mana realisasi anggaran 2025 memberikan dampak nyata bagi masyarakat. DPRD menilai capaian kinerja tidak cukup hanya dilihat dari laporan administratif, tetapi juga harus dirasakan langsung oleh warga.

Anggota Pansus, Karnain Asyhar, menyampaikan bahwa secara makro kinerja pemerintah menunjukkan tren positif. Namun, ia menekankan pentingnya menguji capaian tersebut dengan kondisi riil di lapangan.

“Secara angka makro, capaian ini patut diapresiasi sebagai tanda pemulihan pembangunan daerah. Namun demikian, keberhasilan tersebut harus benar-benar dirasakan masyarakat, terutama kelompok rentan di tingkat bawah,” ujar Karnain.

Ia memaparkan sejumlah indikator positif, seperti pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45 persen dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 79,75. Selain itu, angka kemiskinan dan pengangguran juga dilaporkan mengalami penurunan.

“Data ini menunjukkan arah pembangunan yang cukup baik secara statistik. Namun, DPRD tetap perlu memastikan bahwa manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat,” katanya.

Selain capaian makro, Pansus juga menyoroti kualitas belanja daerah yang dinilai perlu dievaluasi. Realisasi anggaran yang mencapai lebih dari 95 persen dinilai belum tentu mencerminkan efektivitas program jika belum menyelesaikan persoalan dasar.

Karnain menegaskan bahwa peningkatan anggaran harus diiringi dengan perbaikan nyata di sektor pelayanan publik. Ia menyoroti masih adanya persoalan klasik seperti kemacetan dan layanan kesehatan yang belum merata.

“Peningkatan anggaran seharusnya berdampak langsung pada kualitas infrastruktur dan layanan publik. Jika masalah klasik masih terjadi, maka program prioritas perlu dievaluasi secara serius,” tegasnya.

Pansus DPRD Kota Bogor berharap pembahasan LKPJ tidak hanya menjadi formalitas tahunan. DPRD berkomitmen memberikan rekomendasi strategis agar arah pembangunan lebih berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

“Penghargaan yang diraih pemerintah daerah tidak bisa menjadi satu-satunya indikator keberhasilan. Kepuasan publik dan keadilan pembangunan harus menjadi tolok ukur utama,” tutup Karnain.

Rapat kerja ini menjadi tahapan awal dalam rangkaian pembahasan LKPJ oleh DPRD Kota Bogor. Hasil evaluasi nantinya akan dituangkan dalam rekomendasi resmi untuk perbaikan kinerja pemerintah ke depan.