RRI.CO.ID, Bogor - Pemerintah Kota Bogor memperkuat pengawasan pasca penertiban pedagang kaki lima (PKL) guna memastikan kawasan tetap tertib. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menempatkan petugas selama 24 jam di sejumlah titik rawan. Selain itu, kanal pengaduan masyarakat juga dioptimalkan.

Kepala Satpol PP Kota Bogor, Pupung Purnama, mengatakan pengawasan menjadi langkah penting setelah penertiban dilakukan. Hal ini untuk mencegah PKL kembali berjualan di lokasi yang telah ditertibkan. Monitoring dilakukan secara rutin oleh petugas di lapangan.

“Di beberapa titik, kami menempatkan personel selama 24 jam untuk memastikan lokasi tetap steril. Ini penting agar penataan tidak sia-sia,” ujar Pupung pada dialog Bogor Pagi Ini edisi Kamis, 2 April 2026.

Ia menambahkan, masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan melalui kanal pengaduan yang tersedia. Laporan dapat disampaikan melalui media sosial resmi, aplikasi Sibadra, maupun datang langsung ke kantor Satpol PP. Setiap laporan akan ditindaklanjuti secara transparan.

“Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melapor. Semua aduan akan kami proses sesuai prosedur yang berlaku,” katanya.

Selain pengawasan eksternal, Satpol PP juga memperkuat pengawasan internal untuk mencegah pelanggaran oleh oknum petugas. Sistem pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat lapangan hingga pimpinan. Langkah ini untuk menjaga integritas dalam penegakan aturan.

“Pengawasan internal kami lakukan secara ketat dan berjenjang. Ini untuk memastikan tidak ada praktik yang menyimpang di lapangan,” ucap Pupung.

Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penataan PKL. Pemerintah juga terus mengedukasi pedagang agar mematuhi aturan dan berjualan di lokasi yang telah disediakan. Dengan kombinasi pengawasan ketat dan partisipasi masyarakat, penataan PKL di Kota Bogor diharapkan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.