RRI.CO.ID, Bogor – Penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bogor tidak hanya menjadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pemerintah Kota Bogor menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjalankan program tersebut. Sinergi antar perangkat daerah dinilai menjadi kunci keberhasilan penataan.

Pada dialog Bogor Pagi Ini edisi Kamis, 2 April 2026, Kepala Satpol PP Kota Bogor, Pupung Purnama, mengatakan setiap dinas memiliki peran strategis sesuai tugas dan fungsinya. Mulai dari pendataan, rekayasa lalu lintas, hingga pembersihan pasca penertiban dilakukan secara terpadu. Hal ini bertujuan agar penataan berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Penataan PKL ini bukan hanya tugas Satpol PP semata. Semua dinas terlibat sesuai tupoksinya untuk memastikan program berjalan maksimal,” ujar Pupung.

Ia menjelaskan, Dinas Perhubungan berperan dalam pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi penataan. Sementara itu, Dinas PUPR melakukan normalisasi saluran air yang sebelumnya terganggu oleh keberadaan PKL. Dinas Lingkungan Hidup juga turut menangani kebersihan kawasan.

“Koordinasi ini bahkan dipimpin langsung oleh Wali Kota dan dievaluasi secara berkala. Setiap instansi harus melaporkan progres pelaksanaan tugasnya,” katanya.

Selain itu, peran aparat wilayah seperti camat dan lurah juga sangat penting dalam penataan skala lokal. Mereka menjadi ujung tombak dalam mendeteksi dan menangani keberadaan PKL di wilayah masing-masing. Satpol PP akan memberikan dukungan jika diperlukan.

“Untuk skala wilayah, camat menjadi koordinator utama. Kami akan turun membantu jika dibutuhkan dalam penertiban,” ucap Pupung.

Melalui kolaborasi ini, Pemkot Bogor berharap penataan PKL dapat berjalan lebih terstruktur. Sinergi antar instansi juga diharapkan mampu menciptakan ketertiban kota tanpa mengabaikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat.