RRI.CO.ID, Bogor - Bupati Bogor Rudy Susmanto mempercepat proses pencairan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebelum Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Hal itu ia sampaikan kepada 416 Desa, melalui kegiatan rutinitas ajang silaturahmi DPC Apdesi Kabupaten Bogor yang dilaksanakan beberapa hari lalu.

Bupati Rudy mengatakan bahwa saat ini sudah ada 290 desa yang masih dalam proses pencairan. Ia menargetkan beberapa hari ke depan prosesnya akan rampung dilakukan. Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan kalau Pemkab Bogor juga sedang memproses pencairan ADD untuk 416 Desa se-Kabupaten Bogor,

“Alhamdulilah BHPRD perhari ini 290 desa masih berproses semoga sebelum hari raya 416 desa dapat dicairkan sepenuhnya. Kedua ADD juga sedang berproses anggarannya yang sudah ada tinggal disalurkan ke desa masing-masing,” ungkap Rudy Susmanto, Senin 16 Maret 2026.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Hadijana, memberikan penjelasan terkait keterlambatan pembayaran gaji aparatur Pemerintah Desa di wilayah Bogor Timur. Hadijana menjelaskan, bahwa pencairan dana tersebut hanya dapat dilakukan apabila pemerintah desa yang bersangkutan telah mengajukan permohonan pencairan secara resmi.

”Tergantung apakah desanya sudah mengajukan atau belum. Kendala pencairan biasanya karena mereka belum mengajukan, atau sudah mengajukan namun masih dalam tahap verifikasi di tingkat kecamatan,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengaku, bahwa sebagian pemerintah desa sudah menerima pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk penggajian aparatur tersebut.


”Pencairan ADD harus diajukan satu bulan sebelumnya. Setelah cair, baru bisa mengajukan untuk bulan berikutnya. Kami mencatat sebagian besar desa sudah menerima haknya,” ungkap Hadijana.

Di sisi lain, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor turut memberikan klarifikasi mengenai tersendatnya pembayaran gaji atau insentif perangkat desa selama dua bulan pertama di tahun 2026. Sekretaris BPKAD Kabupaten Bogor, Achmad Wildan, menambahkan bahwa keterlambatan penyaluran ADD disebabkan oleh proses administrasi yang masih berjalan.


”Dari total 416 desa, mayoritas baru mengajukan ADD pada bulan Januari. Saat ini, baru 63 desa yang berkasnya masuk ke tahap pencairan di bank. Sisanya ada yang belum mengajukan, ada berkas yang dikembalikan untuk diperbaiki, hingga masih dalam tahap tinjauan di DPMD,” ungkap Wildan, Rabu 18 Maret 2026.

Menurutnya, kecepatan pencairan sangat bergantung pada ketertiban administrasi di tingkat desa. Wildan mengatakan, bahwa ketersediaan anggaran tidak menjadi masalah. Total ADD tahunan mencapai Rp406 miliar, atau sekitar Rp32,6 miliar per bulan.

“Uangnya tersedia, tinggal menunggu kelengkapan syarat dari masing-masing desa saja,” tutup Wildan.