RRI.CO.ID, Bogor – Pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca sebagai upaya mitigasi bencana di Jawa Barat mendapat perhatian dari kalangan akademisi. Program ini dinilai dapat membantu mengurangi dampak bencana hidrometeorologi, selama dilaksanakan secara terukur dan sesuai kebutuhan.

Kepala Pusat Studi Bencana IPB sekaligus dosen dan guru besar IPB, Bambang Hero Saharjo, mengatakan operasi modifikasi cuaca merupakan salah satu ikhtiar ilmiah yang sah dilakukan pemerintah. Namun, pelaksanaannya harus tepat sasaran agar tidak menimbulkan persoalan baru.

“Menurut saya upaya modifikasi cuaca ini bagus selama dilaksanakan sesuai kebutuhan. Artinya jika pelaksanaannya salah sasaran justru bisa menimbulkan masalah baru,” ujar Bambang dalam program Dialog Bogor Pagi Ini, Selasa, 3 Februari 2026.

Ia menjelaskan, tujuan utama teknologi modifikasi cuaca adalah mengurangi dampak bencana, tidak hanya banjir, tetapi juga kebakaran hutan dan lahan. Meski demikian, terdapat batasan teknis dan kondisi alam yang tidak selalu memungkinkan operasi dilakukan secara optimal. “Ketika kondisi cuaca sudah sangat ekstrem, ada batasan tertentu sehingga modifikasi cuaca tidak selalu bisa diaplikasikan secara maksimal,” katanya.

Terkait biaya pelaksanaan operasi modifikasi cuaca yang dinilai cukup besar, Bambang menilai hal tersebut perlu dilihat dari manfaat jangka panjangnya. Menurutnya, biaya operasi tidak sebanding dengan kerugian besar yang dapat ditimbulkan akibat bencana. “Kalau kita bandingkan dengan dampak bencana yang bisa sangat besar, biaya ratusan juta rupiah itu sebenarnya tidak seberapa,” ucapnya

Meski demikian, Bambang menegaskan operasi modifikasi cuaca tidak bisa dijadikan satu-satunya solusi dalam mitigasi bencana. Upaya ini harus dikombinasikan dengan penataan lingkungan, pengelolaan daerah aliran sungai, serta kebijakan tata ruang yang berkelanjutan.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi menyesatkan terkait modifikasi cuaca. Menurutnya, anggapan bahwa operasi modifikasi cuaca menyebabkan perubahan iklim merupakan informasi yang tidak benar.

“Modifikasi cuaca tidak mengubah iklim, dan setiap kebijakan pemerintah pasti memiliki dasar ilmiah serta penjelasan resmi. Jadi masyarakat perlu melakukan klarifikasi mandiri ke sumber yang kredibel seperti BMKG,” ujar Bambang.