Anggota DPR Mulyadi Dorong Presiden Evaluasi Kebijakan Menteri-LH

KBRN, Bogor: Anggota DPR RI Mulyadi, meminta agar pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI, bisa melakukan kajian lebih komprehensif terhadap keberadaan tempat-tempat wisata dan penginapan, yang melanggar aturan. Saat ini KLH telah menyegel sejumlah tempat wisata di Puncak, karena dinilai tidak sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang dan melanggar aspek lingkungan hidup.

Mulyadi mengapresiasi langkah tersebut jika memang KLH menyegel tempat yang tidak sesuai dengan aturan dan bertentangan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan hidup. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan harus ditinjau lebih dalam, agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Kami mengapresiasi terhadap upaya Kementerian Lingkungan Hidup untuk menyegel destinasi wisata yang secara perizinan tidak terpenuhi. Tetapi tidak kemudian hantam kromo tanpa kajian dan kebijakan puluhan destinasi wisata di wilayah Bogor Selatan disegel, bahkan saya dengan yang tidak punya izin katanya akan dibuka. Ini saya kira kebijakan yang membuat masyarakat menjadi resah hingga pemerintah di wilayah juga resah bahwa ini harus ditinjau ulang,” jelas Mulyadi, Kamis (9/10/2025).

Mulyadi juga berharap agar Presiden sebagai pimpinan tertinggi untuk bisa mengevaluasi kebijakan tersebut, sehingga memberikan ketenangan bagi masyarakat dan tidak berdampak panjang terhadap ekonomi daerah.

“Presiden sebagai pemimpin bangsa ini yang memiliki pembantu yakni Menteri Lingkungan Hidup untuk kembali mengingatkan supaya dievaluasi kebijakan ini sehingga masyarakat tidak resah di Bogor,” ujarnya.

Sementara perwakilan masyarakat Bogor Selatan, Azet Basuni menyampaikan bahwa banyak masyarakat yang terdampak secara ekonomi atas kebijakan penyegelan tempat wisata di Puncak. Ia pun berharap agar Presiden mendengar keluhan dan aspirasi masyarakat, untuk bisa meninjau kembali kebijakan Menteri Lingkungan Hidup.

“Kami mewakili masyarakat wilayah Bogor Selatan yang terdampk dari kebijakan salah satu pembantu Presiden, kami berharap bapak Presiden bisa memanggil dan mengevaluasi kebijakan menteri tersebut. Serta mencabut segel tempat wisata di Puncak, kami memohon karena perut masyarakat tetap harus dijaga jangan sampai dampaknya lebih berbahaya bisa kelaparan,” tutup Azet Basuni.