RRI.CO.ID, Bogor - Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan global yang mendorong berbagai negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Salah satu mekanisme yang dikembangkan untuk mendukung upaya tersebut adalah perdagangan karbon (carbon trading), yaitu sistem jual beli kredit karbon yang memungkinkan pihak yang berhasil mengurangi emisi menjual kredit karbon kepada pihak lain yang masih menghasilkan emisi. Indonesia memiliki potensi besar dalam perdagangan karbon karena memiliki hutan tropis, lahan gambut, dan ekosistem mangrove yang mampu menyerap karbon dalam jumlah besar. Kekayaan sumber daya alam tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki peluang besar untuk menjadi pemain penting dalam pasar karbon global.

Dikutip dari OJK, Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan perdagangan karbon melalui berbagai kebijakan, termasuk pembentukan Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) yang diresmikan pada tahun 2023. Bursa karbon menjadi sarana perdagangan unit karbon secara transparan dan teratur, sehingga perusahaan yang berhasil menurunkan emisi dapat memperoleh manfaat ekonomi dari hasil pengurangan emisi tersebut. Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat regulasi dan tata kelola agar perdagangan karbon berjalan sesuai standar nasional maupun internasional.

Besarnya potensi perdagangan karbon Indonesia didukung oleh luas kawasan hutan tropis, ekosistem mangrove terbesar di dunia, serta lahan gambut yang memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap karbon. Selain sektor kehutanan, peluang perdagangan karbon juga berasal dari sektor energi, pembangkit listrik, pertanian, limbah, industri, dan transportasi yang melakukan upaya pengurangan emisi. Dengan semakin banyak sektor yang berpartisipasi, volume perdagangan karbon diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang.

Dikutip dari Kementerian Lingkungan Hidup, Perdagangan karbon memberikan berbagai manfaat bagi perekonomian Indonesia. Selain menjadi sumber pendapatan baru bagi perusahaan dan pengelola kawasan konservasi, perdagangan karbon juga dapat menarik investasi hijau (green investment), menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Dana yang diperoleh dari penjualan kredit karbon dapat digunakan untuk mendukung program konservasi hutan, rehabilitasi lahan, pengembangan energi terbarukan, dan berbagai proyek ramah lingkungan lainnya sehingga memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Potensi ekonomi perdagangan karbon di Indonesia dinilai sangat besar. Pemerintah menyatakan bahwa nilai ekonomi perdagangan karbon nasional berpotensi mencapai ribuan triliun rupiah apabila seluruh potensi sumber daya karbon dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, keberadaan Bursa Karbon Indonesia diharapkan mampu meningkatkan investasi berkelanjutan, memperluas pasar karbon domestik, dan mendorong terciptanya ekonomi hijau yang lebih kompetitif di tingkat global.

Meskipun memiliki peluang yang besar, perdagangan karbon di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya adalah perlunya peningkatan kualitas sistem pengukuran dan verifikasi emisi, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat perdagangan karbon. Pemerintah juga terus mengembangkan sistem registri karbon nasional agar setiap unit karbon dapat dipantau secara transparan, menghindari penghitungan ganda (double counting), dan meningkatkan kepercayaan investor internasional.

Secara keseluruhan, perdagangan karbon merupakan peluang strategis bagi Indonesia untuk mencapai target pengurangan emisi sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan dukungan sumber daya alam yang melimpah, kebijakan pemerintah, serta berkembangnya Bursa Karbon Indonesia, Indonesia memiliki kesempatan besar menjadi salah satu pusat perdagangan karbon di kawasan Asia. Apabila dikelola secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, perdagangan karbon tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan dan pencapaian target pembangunan rendah karbon (Sumber: OJK, 2023; Kementerian Lingkungan Hidup, 2026).