KBRN, Bogor – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti tunjangan rumah anggota DPR yang nilainya mencapai Rp50 juta per bulan. Besarnya angka tersebut dinilai menjadi beban bagi anggaran negara, terlebih jika dibandingkan dengan penghasilan para guru yang setiap hari mendidik generasi bangsa namun masih jauh lebih rendah.
Dalam unggahan yang ramai diperbincangkan, ICW menyebut tunjangan Rp50 juta setara dengan gaji 36 ribu guru selama setahun. Perbandingan ini bukan sekadar hitungan matematis, tetapi juga sindiran keras terhadap logika kebijakan anggaran negara.
“Pertanyaan yang muncul, apakah negara lebih mengutamakan kenyamanan pejabat, atau kebutuhan utama rakyat?” demikian sorotan ICW.
Dengan Rp50 juta per bulan, seseorang bisa tinggal di apartemen mewah, berlangganan pusat kebugaran, hingga mencicil mobil keluarga. Namun di sisi lain, banyak masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan pokok.
ICW menilai, dana sebesar itu akan jauh lebih bermanfaat bila dialokasikan untuk kepentingan publik, misalnya seratus paket sembako, modal usaha bagi UMKM, sepuluh beasiswa untuk pelajar kurang mampu, atau pelatihan guru agar kualitas pendidikan meningkat.
Sorotan ini kembali menegaskan pentingnya transparansi dan keberimbangan penggunaan anggaran negara. Publik, kata ICW, berhak menuntut agar setiap rupiah APBN dipergunakan secara adil dan berpihak pada masyarakat luas.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....