RRI.CO.ID, Bogor - Penyakit hipertensi di Kota Bogor menjadi sorotan setelah prevalensinya pada 2025 tercatat mencapai 9,97 persen. Angka tersebut melampaui target pemerintah daerah yang ditetapkan sebesar 8,4 persen, Selasa, 28 April 2026.

Data itu terungkap dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor Tahun 2025 yang disampaikan kepada DPRD Kota Bogor. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat.

Anggota DPRD Kota Bogor dari Komisi IV, Dedi Mulyono, menilai kenaikan kasus hipertensi menunjukkan upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular belum berjalan maksimal. Ia meminta Dinas Kesehatan memperkuat langkah penanganan di lapangan.

“Data LKPJ menunjukkan prevalensi hipertensi naik melebihi target. Ini artinya program pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular yang dijalankan Dinkes belum optimal menjangkau masyarakat,” ujar Dedi Mulyono.

Menurutnya, hipertensi merupakan penyakit yang kerap tidak disadari penderitanya atau dikenal sebagai silent killer. Jika tidak dikendalikan, kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko stroke maupun serangan jantung.

Dedi mendorong perluasan skrining tekanan darah melalui puskesmas, posyandu, dan Posbindu PTM di seluruh wilayah Kota Bogor. Ia juga meminta kader kesehatan dibekali pelatihan serta alat tensi meter yang memadai agar pemeriksaan rutin dapat dilakukan.

“Saya mendorong seluruh posyandu dimanfaatkan sebagai garda depan deteksi dini hipertensi. Selain itu, perlu kampanye gaya hidup sehat dan pemetaan wilayah dengan kasus tertinggi agar intervensi bisa lebih tepat sasaran,” katanya.