Kajian Antisipasi Banjir: Peringatan Dini Harus Bergerak Lebih Cepat daripada Air

RRI.CO.ID, Bogor - Akademisi program Doktoral Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB University menuangkan buah pikirnya dalam mengantisipasi banjir di ujung timur Kabupaten Bogor. Peristiwa banjir yang setiap tahun dialami warga di Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri dan sebagian wilayah di Kecamatan Cileungsi harus dicegah.

Dalam pemaparannya , Teguh Arif Pianto (Mahasiswa Doktoral Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, IPB University) mengambil sebuah cerita yang terjadi di Nepal pada 26 Agustus 2026.

"Bencana di Nepal pada 26 Agustus 2026 memberi pelajaran penting bagi kota-kota yang hidup di hilir sungai, termasuk Bekasi. Peristiwa itu mula-mula dibaca sebagai gempa bumi. Namun, analisis Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) menunjukkan bahwa energi seismik yang tercatat setara gempa magnitudo 5,2 tersebut justru berkaitan dengan kegagalan lereng yang melibatkan gletser, lalu berkembang menjadi aliran material dan banjir bandang,” ujar Teguh Arif Pianto, Sabtu 19 September 2026.

Peristiwa itu memperlihatkan bahwa bencana tidak selalu datang dalam satu bentuk dan tidak selalu dimulai di tempat yang paling terdampak. Kegagalan lereng di kawasan hulu dapat berubah menjadi aliran es, batu, lumpur, dan puing yang bergerak jauh mengikuti lembah sungai. Menurut USGS, aliran debris dan banjir di Nepal menempuh hampir 100 kilometer serta menghantam kawasan berpenduduk dan infrastruktur penting di sepanjang aliran sungai.

Teguh mengutarakan jika wilayah Bekasi tidak sedang menghadapi ancaman gletser. Jika membandingkan keduanya secara harfiah akan menyesatkan. Namun, ada kesamaan mendasar yang relevan: bahaya dapat terbentuk di hulu, sementara kerusakan terbesar terjadi di hilir. Karena itu, keselamatan warga Bekasi tidak cukup ditentukan oleh apa yang terlihat di permukiman ketika air sudah menggenang. Keselamatan sangat bergantung pada seberapa cepat kita membaca apa yang sedang terjadi di seluruh daerah aliran sungai.

Banjir di Bekasi tidak selalu dimulai ketika air masuk ke jalan, halaman, atau rumah warga. Sering kali, prosesnya berawal dari hujan dan kenaikan muka air di wilayah hulu, jauh sebelum masyarakat di hilir menyadari adanya ancaman. Dalam konteks DAS Bekasi, air bergerak melalui sungai dan anak sungai, termasuk Hulu Sub DAS Cileungsi dan Cikeas, menuju wilayah yang lebih rendah.

Pemberitaan Pemerintah Kota Bekasi pada 30 Januari 2026 mengenai tingginya debit air kiriman dari wilayah hulu dan pentingnya pemantauan titik P2C memperlihatkan bahwa kenaikan muka air dapat menjadi sinyal awal bagi ancaman banjir. Sinyal itu menjadi berharga apabila diterima tepat waktu, diverifikasi, lalu diterjemahkan menjadi tindakan yang jelas.

"Di sinilah pemantauan Tinggi Muka Air atau TMA dan Automatic Weather Station atau AWS menjadi penting. TMA membantu menunjukkan kondisi tubuh sungai: apakah muka air masih normal, meningkat secara perlahan, atau melonjak menuju tingkat yang berbahaya," tambah Teguh.

Pelajaran dari Nepal terletak pada pentingnya membaca hubungan antargejala sebelum dampak membesar. Aktivitas seismik di sana sempat mengarahkan perhatian pada dugaan gempa. Setelah dianalisis lebih lanjut, sinyal tersebut dipahami sebagai bagian dari proses runtuhan dan aliran debris. Artinya, sistem pemantauan yang baik tidak boleh berhenti pada satu angka atau satu label. Data harus dibaca bersama konteks medan, aliran sungai, kondisi cuaca, citra satelit, dan laporan lapangan.

Dalam DAS Bekasi, pendekatan serupa berarti data AWS dan TMA perlu dihubungkan dengan prakiraan cuaca, informasi debit, topografi, tutupan lahan, serta riwayat banjir. Tujuannya bukan menghasilkan dashboard yang tampak canggih, melainkan membangun keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat.

Ada jebakan yang perlu dihindari: menganggap pembelian dan pemasangan sensor sebagai akhir dari pekerjaan. Padahal, alat yang rusak, tidak terkalibrasi, kehilangan catu daya, terputus dari jaringan komunikasi, atau tidak memiliki petugas pemeliharaan hanya akan menciptakan rasa aman palsu.

Monitoring harus diperlakukan sebagai sistem keselamatan publik. Lokasi alat perlu ditentukan berdasarkan kebutuhan hidrologis, bukan semata-mata ketersediaan lahan. Titik pengamatan harus mampu menangkap perubahan di hulu, pertemuan sungai, dan lokasi yang menyediakan waktu cukup bagi wilayah hilir untuk merespons. Data dari berbagai lembaga juga perlu memakai standar yang sama agar dapat dibandingkan dan tidak menimbulkan tafsir yang berbeda.

Yang tidak kalah penting adalah prosedur setelah alarm berbunyi. Siapa yang menerima notifikasi? Siapa yang memverifikasi? Siapa yang berwenang mengumumkan peringatan? Apa tindakan warga ketika status dinaikkan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab dalam standar operasional prosedur yang sederhana dan dilatih secara berkala.

“Kita tidak mungkin menghapus seluruh risiko. Tidak ada sensor yang dapat menghentikan hujan dan tidak ada dashboard yang dapat menjamin banjir tidak terjadi. Namun, sistem informasi yang andal dapat membeli sesuatu yang sangat berharga: waktu. Waktu untuk mengambil keputusan. Waktu untuk menyebarkan peringatan. Waktu untuk mengurangi paparan. Waktu bagi masyarakat menyelamatkan diri,” ujarnya.

Karena itu, penguatan jaringan TMA dan AWS di wilayah hulu hingga P2C DAS Bekasi seharusnya dipandang sebagai investasi keselamatan publik, bukan sekadar proyek teknologi. Infrastruktur ini harus dirancang lintas wilayah, dikelola lintas lembaga, dirawat secara berkelanjutan, dan diterjemahkan ke dalam tindakan yang dipahami masyarakat. Banjir bergerak mengikuti air. Keselamatan harus bergerak lebih cepat daripada air.