Sebanyak 16 Negara Bertukar Pikiran Pelatihan Pengelolaan Kayu Berkelanjutan

RRI.CO.ID, Bogor - Pemerintah Indonesia melalui kerja sama antara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dan Center for Transdisciplinary and Sustainability Sciences (CTSS) IPB University, menyelenggarakan kegiatan Capacity Building for Like-Minded Countries (LMCs): Sustainable Timber pada 21 Juni–3 Juli 2026.

Rektor IPB University Dr. Alim Setiawan Slamet menjelaskan, dalam program sebelumnya pembahasan dan pelatikan di lakukan pada jenis komoditas Cacao atau cokelat serta Kopi.

"Kita fokus pad akopi dan kakau tahun ini untuk timber kita punya ksempatan untuk bisa sharing pengalaman , sharing pengetahuan, yang paling penting kita bisa membangun kolaborasi secara global agar suara kita dapat didengan di internasional,Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki hutan terbesar memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Ia mengatakan, program ini diharapkan menjadi tangible program yang dapat mendukung semua negara dalam mewujudkan resiliensi pengelolaan hutan berkelanjutan," jelas Rektor IPB University Dr. Alim Setiawan Slamet, Senin 22 Juni 2026.

Kegiatan ini mendapat pendanaan hibah dari Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI), dan diikuti oleh perwakilan pemerintah dan pemangku kepentingan sektor kehutanan dari 16 negara sehaluan/like-minded countries (LMCs).

Head of CTSS IPB University, Prof Damayanti Buchori mengatakan, program peningkatan kapasitas ini bertujuan untuk berbagi pengetahuan dalam pengelolaan komoditas kayu yang legal, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong pertukaran pengalaman, penguatan jejaring kerja sama, serta pengembangan kolaborasi antarnegara dalam menghadapi tantangan keberlanjutan sektor kehutanan dan perdagangan kayu global.

Prof Damayanti menjelaskan, peserta kegiatan berasal dari Argentina, Bolivia, Brasil, Republik Dominika, Ekuador, Ghana, Guatemala, Honduras, Kolombia, Malaysia, Meksiko, Nigeria, Pantai Gading, Thailand, Papua Nugini, dan Santa Lusia.

“Selama pelaksanaan kegiatan, peserta akan mengikuti sesi pembelajaran di Jakarta dan Bogor serta kunjungan lapangan di Banyuwangi untuk mempelajari berbagai praktik pengelolaan hutan dan industri kayu di Indonesia,” tuturnya.

Salah satu materi utama yang akan dibahas adalah implementasi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK), yang telah menjadi instrumen nasional dalam menjamin legalitas, ketelusuran, dan keberlanjutan produk kayu Indonesia. Sistem tersebut juga menjadi salah satu referensi penting dalam upaya peningkatan akses pasar produk kayu Indonesia ke pasar internasional.

Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya, dan Pembangunan Manusia Kemlu RI, Kamapradipta Isnomo, menegaskan bahwa melalui program ini, Indonesia berupaya mendorong pertukaran praktik pertanian berkelanjutan yang relevan dan aplikatif bagi negara-negara mitra. Hal ini sangat relevan di tengah semakin pentingnya diskusi mengenai komoditas berkelanjutan dan perannya dalam rantai pasok global yang berkelanjutan.

Sementara itu, Direktur Investasi dan Penyaluran Dana LDKPI, Iwan Nur Hidayat menambahkan bahwa Indonesia berkomitmen dalam menjalin kerja sama internasional. Kehadiran peserta di Indonesia diharapkan dapat menjadi jembatan dalam meningkatkan peran di tingkat internasional, terutama untuk negara-negara selatan.