RRI.CO.ID, Bogor - Upaya pemulihan Danau Lido kini memasuki fase penguatan kebijakan melalui pendekatan kolaboratif berbasis sains. Program LIDO BAGEUR (Bhumi Pasa Hijau–Danone Indonesia) bersama Fakultas Perikanan dan Kelautan Institut Pertanian Bogor (FPIK IPB) menggelar C-CARE LIDO (Collaborative Action for Revitalization Ecosystem Lido) di Auditorium FPIK IPB University, Kamis 29 Januari 2026, sebagai forum strategis untuk menyatukan pemangku kepentingan lintas sektor dalam merumuskan arah pengelolaan danau yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang diseminasi hasil awal program, tetapi juga wadah konsolidasi gagasan kebijakan publik yang berbasis bukti ilmiah. Forum tersebut mempertemukan akademisi, sektor swasta, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas lokal dalam satu kerangka dialog untuk membangun tata kelola Danau Lido yang menyeluruh dan adaptif terhadap tantangan ekologis.

Dekan FPIK IPB, Prof. Dr. Ir. Fredinan Yulianda, M.Sc., menegaskan bahwa pengelolaan danau harus berada dalam kerangka kebijakan publik yang jelas dan terkoordinasi. Menurutnya, meskipun Danau Lido merupakan danau buatan peninggalan era kolonial, perannya kini sangat strategis sebagai penyangga ekosistem, sumber penghidupan masyarakat, serta ruang pembelajaran. Ia menekankan bahwa pengelolaan air harus berpijak pada sains dan tata kelola yang berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, Direktur Utama Bhumi Pasa Hijau, Hariadi Propantoko, menyampaikan bahwa revitalisasi Danau Lido merupakan proses jangka panjang yang menuntut keselarasan antara sains, masyarakat, dan kebijakan. Ia menilai pendekatan sektoral tidak lagi relevan untuk menjawab kompleksitas persoalan danau, sehingga diperlukan kolaborasi lintas sektor agar pemulihan tidak berjalan parsial dan bersifat sementara.

Dalam sesi diseminasi, Program Manager LIDO BAGEUR, Nevky Emiraj Saputra, memaparkan hasil kajian baseline yang menunjukkan perubahan signifikan tutupan lahan di wilayah tangkapan air Danau Lido. Perubahan tersebut berdampak langsung pada erosi, pendangkalan, dan penurunan kualitas air. Temuan ini menegaskan bahwa persoalan danau tidak hanya berada di badan air, tetapi juga sangat dipengaruhi tata guna lahan di wilayah sekitarnya, sehingga intervensi harus berbasis data dan terhubung dengan kebijakan tata ruang.

Dari sisi masyarakat, Ketua Kelompok Plasma Lido Jaya, Nurjaman, menyatakan kesiapan warga untuk beradaptasi dengan praktik budidaya yang lebih ramah lingkungan. Namun, ia menekankan pentingnya pendampingan teknis yang berkelanjutan serta kepastian kebijakan agar perubahan tersebut tetap sejalan dengan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat sekitar danau.

Momentum C-CARE LIDO juga ditandai dengan peluncuran Modul KEJARR (Keramba Jaring Apung Rendah Residu), penandatanganan nota kesepahaman antara Bhumi Pasa Hijau dan FPIK IPB, serta forum multipihak yang menghasilkan tiga arah kebijakan utama: penguatan kebijakan terpadu pengelolaan Danau Lido, pembentukan kelembagaan lintas sektor, dan pengembangan skema pendanaan berkelanjutan. Melalui komitmen bersama ini, Danau Lido diarahkan menjadi model pengelolaan danau berbasis kolaborasi, sains, dan kebijakan publik yang terintegrasi.