RRI.CO.ID, Bogor – Perdana Menteri Inggris yang baru, Andy Burnham, langsung mengawali masa kepemimpinannya dengan kebijakan yang menyasar biaya hidup masyarakat. Pada hari penuh pertamanya menjabat hari Selasa, 21 Juli 2026, ia mengumumkan penghapusan pajak pertambahan nilai (VAT) pada tagihan listrik rumah tangga sebagai langkah awal meringankan beban warga.

Mengutip AFP, Burnham menyampaikan bahwa pemerintahannya akan berfokus pada upaya menekan kenaikan biaya hidup yang selama ini menjadi keluhan masyarakat Inggris. Dalam rapat perdana kabinet, ia meminta seluruh menteri menghadirkan kebijakan yang memberi dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari.

Kebijakan tersebut akan mulai berlaku pada 1 Oktober 2026. Pemerintah memperkirakan setiap rumah tangga dapat menghemat sekitar 45 poundsterling per tahun berkat pembebasan pajak pada tagihan listrik.

Meski menawarkan keringanan bagi masyarakat, Burnham menegaskan pemerintah tetap akan menjaga disiplin fiskal. Ia menyatakan setiap kebijakan yang diambil harus disertai penjelasan mengenai sumber pendanaan agar kondisi keuangan negara tetap terjaga.

Pemerintah memperkirakan penghapusan VAT pada listrik akan mengurangi penerimaan negara sekitar 850 juta poundsterling pada tahun anggaran berjalan. Untuk menutup kebutuhan tersebut, Burnham membatalkan rencana pengembangan program identitas digital yang sebelumnya diproyeksikan menelan biaya hingga 1,8 miliar poundsterling.

Namun, keputusan itu langsung memunculkan kritik dari sejumlah tokoh Partai Buruh. Mantan menteri Darren Jones mempertanyakan efektivitas langkah tersebut karena proyek identitas digital yang dibatalkan sebelumnya disebut belum memiliki anggaran yang benar-benar dialokasikan.

Selain kebijakan listrik, Burnham juga mulai mengkaji langkah lain untuk membantu masyarakat. Di antaranya adalah pengendalian harga sewa rumah serta pembatasan tarif bus guna menekan biaya transportasi publik.

Dalam pidato perdananya sebagai Perdana Menteri, Burnham menegaskan arah baru pemerintahan Partai Buruh. Ia berjanji mendorong reindustrialisasi, memperluas peran publik dalam pengelolaan layanan utilitas, serta mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat.

Burnham juga berencana mendesentralisasikan kewenangan dari London ke berbagai kota dan wilayah lain di Inggris. Menurutnya, pembangunan yang lebih merata akan memberikan peluang ekonomi yang lebih luas bagi daerah di luar ibu kota.

Meski membawa agenda perubahan, Burnham menghadapi tantangan yang tidak ringan. Perlambatan ekonomi, tingginya utang pemerintah, meningkatnya biaya kesejahteraan, arus migran ilegal, hingga gejolak harga energi akibat ketegangan geopolitik diperkirakan akan menjadi ujian besar bagi pemerintahan barunya.