Dedie Rachim Berupaya Perkuat Fiskal Daerah lewat UCLG Maroko

RRI.CO.ID, Bogor – Dalam Kongres United Cities and Local Governments (UCLG) di Tangier, Maroko, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan usulan agar pembiayaan Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan tersebut akan memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pelayanan publik dan pembangunan.

Dedie Rachim mengatakan pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik. Di sisi lain, belanja daerah untuk pembiayaan PBI BPJS Kesehatan menyerap anggaran yang cukup besar sehingga membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam menjalankan program prioritas.

"Apabila pembiayaan Bantuan Iuran BPJS Kesehatan dapat sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat, pemerintah daerah akan memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai berbagai program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat," ujar Dedie Rachim, Jumat, 26 Juni 2026.

Menurutnya, anggaran yang selama ini dialokasikan untuk iuran BPJS Kesehatan dapat dialihkan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur dasar, meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas pelayanan kesehatan, serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Langkah tersebut dinilai mampu mempercepat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

"Anggaran yang tersedia dapat lebih difokuskan untuk memperkuat pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat," katanya.

Selain menyampaikan usulan tersebut, Dedie Rachim juga memaparkan berbagai inovasi pelayanan publik yang telah diterapkan Pemerintah Kota Bogor sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia menegaskan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kongres UCLG yang diikuti kepala daerah dari lebih dari 100 negara menjadi forum internasional untuk berbagi pengalaman dan merumuskan solusi atas berbagai tantangan pembangunan perkotaan. Seluruh biaya akomodasi kepala daerah peserta kongres ditanggung panitia sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).