KBRN, Bogor: Hubungan antara Tiongkok dan Jepang kembali memanas, mencapai titik terendah sejak tahun 2012, setelah laporan media Tokyo mengindikasikan bahwa Tiongkok akan menangguhkan impor makanan laut dari Jepang. Langkah ini, meskipun belum dikonfirmasi resmi oleh kedua belah pihak, menambah daftar panjang ketegangan yang dipicu oleh komentar kontroversial mengenai Taiwan dan masalah pelepasan air limbah Fukushima.

Pemicu utama gejolak kali ini adalah pernyataan Perdana Menteri Jepang yang baru, Sanae Takaichi, pada 7 November 2025. Ia mengisyaratkan kemungkinan intervensi militer Jepang jika terjadi serangan terhadap Taiwan. Tiongkok, yang menganggap Taiwan sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayahnya, merespons dengan kemarahan, memanggil duta besar Jepang, dan bahkan menyarankan warganya untuk tidak melakukan perjalanan ke Jepang. Dampaknya meluas hingga penundaan penayangan setidaknya dua film Jepang di Tiongkok.

Media Jepang, termasuk NHK, pada hari Rabu (19/11/20254), melaporkan penangguhan impor makanan laut ini dengan mengutip sumber-sumber pemerintah yang tidak disebutkan namanya. Alasan di balik langkah Tiongkok ini disebutkan sebagai kebutuhan untuk memantau air limbah yang telah diolah dari pembangkit listrik tenaga nukuler Fukushima. Ironisnya, Tiongkok baru saja melanjutkan pembelian produk laut dari Jepang setelah larangan sebelumnya yang diberlakukan pasca dimulainya operasi Fukushima pada tahun 2023.

Meskipun Badan Atom PBB telah menyatakan bahwa pelepasan air pendingin dari Fukushima, yang terkumpul sejak tsunami tahun 2011, aman, Beijing tetap menuduh Jepang memperlakukan Samudra Pasifik sebagai "selokan".

Ketika dimintai konfirmasi mengenai penangguhan impor, Kementerian Luar Negeri Tiongkok tidak memberikan jawaban langsung. Juru bicara Mao Ning hanya menyatakan bahwa "Dalam keadaan saat ini, bahkan jika makanan laut Jepang diekspor ke Tiongkok, tidak akan ada pasar." Di sisi lain, juru bicara pemerintah Jepang, Minaru Kihara, menegaskan belum ada pemberitahuan resmi dari Tiongkok dan menekankan pentingnya menjaga kesepahaman terkait makanan laut yang dicapai pada September tahun lalu.

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, pengiriman makanan laut Jepang ke daratan Tiongkok mencapai 15,6 persen dari total ekspor senilai 390 miliar yen, angka yang menurun dari 22,5 persen pada tahun 2022. Sementara itu, Hong Kong dan Amerika Serikat menjadi tujuan ekspor yang lebih signifikan.

Perseteruan ini tidak hanya berdampak pada sektor perikanan. Tiongkok, sebagai sumber wisatawan terbesar bagi Jepang, diperkirakan telah membatalkan sekitar setengah juta tiket pesawat dalam beberapa hari terakhir. Seorang manajer agen perjalanan di Shanghai, Wu Weiguo, mengungkapkan bahwa 90 persen pelanggannya yang berencana ke Jepang meminta pengembalian dana.

Di tengah situasi ini, Jepang telah mendesak warganya di Tiongkok untuk meningkatkan kewaspadaan. Sementara itu, Beijing bersumpah untuk melindungi keselamatan warga asing di negaranya, namun kembali melayangkan "protes keras" kepada Tokyo atas komentar Takaichi.

Upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan telah dilakukan. Masaaki Kanai, pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri Jepang untuk urusan Asia-Pasifik, bertemu dengan rekannya dari Tiongkok, Liu Jinsong, di Beijing. Namun, hasil pertemuan menunjukkan bahwa Tiongkok kembali melayangkan protes keras, menegaskan bahwa pernyataan Takaichi "secara serius melanggar hukum internasional dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional," serta "secara fundamental merusak fondasi politik hubungan Tiongkok-Jepang."

Gelombang ketegangan ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara dua kekuatan Asia ini, di mana isu-isu geopolitik, ekonomi, dan lingkungan saling terkait erat. Masa depan hubungan Tiongkok-Jepang akan sangat bergantung pada bagaimana kedua negara menavigasi perairan diplomatik yang semakin bergejolak ini.