KBRN, Bogor: Korea Selatan memasuki babak baru dalam sejarah politiknya setelah Mahkamah Konstitusi pada Jumat (5/4/2025), mengesahkan pemecatan Presiden Yoon Suk Yeol yang telah dilengserkan. Keputusan ini menandai berakhirnya masa kepresidenan Yoon yang penuh kontroversi dan memicu dimulainya pemilihan untuk mencari pengganti yang baru.

Keputusan ini datang empat bulan setelah Yoon mengguncang dunia politik Korea Selatan dengan pengumuman darurat militer yang gagal, sebuah langkah yang dianggap melanggar konstitusi dan hukum negara. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tindakan Yoon tidak hanya menciptakan ketegangan politik, tetapi juga merusak tatanan hukum negara.

Dalam sidang yang disiarkan secara nasional, Ketua Mahkamah Konstitusi yang bertugas, Moon Hyung-bae, mengungkapkan bahwa keputusan pemecatan Yoon diambil dengan suara bulat oleh delapan hakim. Mereka menganggap bahwa pengumuman darurat militer oleh Yoon adalah pelanggaran serius terhadap konstitusi yang berpotensi merusak sistem pemerintahan.

Moon menjelaskan, "Tergugat tidak hanya mengumumkan darurat militer, tetapi juga melanggar konstitusi dan hukum dengan mengerahkan pasukan militer dan polisi untuk menghalangi pelaksanaan kewenangan legislatif." Ia menambahkan bahwa pengumuman darurat militer tersebut melanggar ketentuan hukum yang mengatur pemberlakuan darurat militer di negara itu.

Keputusan Mahkamah Konstitusi ini mengakhiri perjalanan dramatis Yoon, yang memulai karir politiknya hanya pada 2021 setelah meninggalkan jabatan sebagai jaksa. Dalam waktu singkat, Yoon berhasil meraih posisi tertinggi di negara itu pada 2022, namun karier politiknya harus berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan.

Dengan keputusan ini, Yoon menjadi presiden pertama dalam sejarah Korea Selatan yang dipecat oleh Mahkamah Konstitusi. Proses impeachment ini menggambarkan ketegangan antara cabang eksekutif dan legislatif serta memperlihatkan peran penting Mahkamah Konstitusi dalam menjaga stabilitas politik negara.

"Mempertimbangkan dampak negatif yang besar terhadap tatanan konstitusional dan efek berkelanjutan dari pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat, kami percaya bahwa pemecatan presiden adalah langkah yang jauh lebih menguntungkan bagi negara," kata Moon menutup putusannya.

Pemecatan Yoon membuka jalan bagi pemilihan presiden baru di Korea Selatan. Meskipun situasi politik negara sedang penuh ketidakpastian, keputusan ini dianggap penting dalam upaya menjaga integritas konstitusional dan demokrasi di negara tersebut.