KBRN, Bogor: Ketegangan meningkat di ibu kota Seoul, Korea Selatan, pada Jumat pagi (3/1), setelah aparat kepolisian mengerahkan sekitar 2.700 personel untuk menangkap Presiden Yoon Suk Yeol. Penangkapan ini terkait dengan kontroversi yang melibatkan deklarasi darurat militer yang dilakukan oleh Yoon pada 3 Desember 2024, yang memicu reaksi keras di dalam negeri.

Sebanyak 135 bus polisi juga terlihat berjaga di sekitar kediaman resmi Presiden Yoon, di kawasan yang saat ini tengah dikepung ketat oleh aparat. Pengerahan kekuatan ini terjadi setelah tim penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) tiba untuk mengeksekusi surat perintah penangkapan terhadap sang presiden.

Menurut laporan AFP, penyidik yang dipimpin oleh jaksa senior Lee Dae-hwan tampak memasuki kediaman Yoon, mengesampingkan barikade keamanan yang ketat di sekitar rumah tersebut. Eksekusi surat perintah penangkapan untuk Yoon telah dimulai, kata CIO dalam pernyataan resmi mereka.

"Eksekusi surat perintah penangkapan untuk Presiden Yoon Suk Yeol telah dimulai," ujar CIO dalam keterangan resminya yang dirilis pada Jumat pagi.

Penangkapan ini merupakan puncak dari proses hukum yang dimulai setelah Presiden Yoon mengumumkan darurat militer pada Desember lalu. Keputusan tersebut memicu kecaman luas baik dari dalam negeri maupun internasional, karena dianggap sebagai langkah yang berlebihan dan berpotensi mengancam stabilitas demokrasi di Korea Selatan.

Pengadilan Seoul sebelumnya telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Yoon pada awal pekan ini, setelah serangkaian penyelidikan yang mendalam terkait dengan kebijakan darurat militer tersebut. Yoon, yang telah bersembunyi di kediamannya sejak saat itu, bersumpah untuk "melawan" pihak berwenang yang berusaha menginterogasinya.

Tidak jelas apakah pasukan pengamanan presiden, yang saat ini masih menjaga Yoon sebagai kepala negara, akan mematuhi surat perintah penyidik. Sejumlah pihak menilai hal ini sebagai titik balik penting dalam politik Korea Selatan, mengingat ini adalah pertama kalinya seorang presiden Korea Selatan menghadapi potensi penahanan karena tindakan pemerintahannya.

Penahanan Presiden Yoon akan membawa dampak besar tidak hanya terhadap posisi politiknya, tetapi juga terhadap stabilitas politik di Korea Selatan. Sementara itu, warga Seoul menyaksikan dengan cemas situasi yang berkembang, dengan sejumlah demonstrasi kecil yang menuntut agar proses hukum berjalan tanpa intervensi politik.

Apabila Yoon berhasil ditahan, ia akan dibawa ke kantor CIO di Gwacheon, dekat Seoul, untuk diinterogasi lebih lanjut mengenai tindakannya yang kontroversial. Ketegangan ini diperkirakan akan terus memanas seiring dengan berjalannya waktu dan menambah babak baru dalam krisis politik yang tengah berlangsung di Korea Selatan.

Dengan 2.700 polisi dikerahkan dan ratusan bus berbaris di sekitar kawasan tersebut, situasi ini menunjukkan betapa seriusnya upaya penegakan hukum yang kini dihadapi oleh Presiden Yoon Suk Yeol.