RRI.CO.ID, Bogor - Pemerintah Kota Bogor menyiapkan penerapan kebijakan Work From Home bagi Aparatur Sipil Negara setiap hari Jumat. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut transformasi budaya kerja yang diarahkan pemerintah pusat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan.

Langkah ini mengacu pada surat edaran yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, terkait fleksibilitas kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah. Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendorong percepatan digitalisasi pelayanan publik.

Pola kerja yang diterapkan adalah kombinasi Work From Office dan Work From Home. Pemerintah Kota Bogor merencanakan pelaksanaan WFH satu hari dalam sepekan, yakni setiap hari Jumat.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan penerapan kebijakan ini tetap mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik.

“Pelaksanaan WFH dilakukan satu hari kerja dalam satu minggu, dengan tetap memperhatikan kebutuhan layanan di setiap perangkat daerah,” ujarnya. Rabu, 1 April 2026.

Ia menjelaskan sejumlah pejabat dan unit layanan tertentu dikecualikan dari kebijakan tersebut. Pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, camat, lurah, serta unit layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap melaksanakan tugas dari kantor.

Unit layanan tersebut meliputi kebencanaan, ketenteraman dan ketertiban umum, kebersihan, administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan, pendidikan, hingga pendapatan daerah. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penggunaan energi sekaligus mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan.

Pemerintah Kota Bogor menargetkan kebijakan ini mulai berlaku pada awal April 2026 dan akan dievaluasi secara berkala. Evaluasi dilakukan setiap dua bulan untuk memastikan fleksibilitas kerja berjalan optimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.