RRI.CO.ID, Sukabumi - Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki menekankan indikator kinerja dari jajarannya, harus terhubung antar semua program. Hal itu disampaikan Ayep Zaki dalam pengarahannya kepada jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalamevaluasi capaian kinerja, penguatan indikator strategis, serta akselerasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2026.

Pembahasan diawali dengan pemaparan perangkat daerah yang dinilai terbaik dalam penyajian Key Performance Indicator (KPI), yakni RSUD R. Syamsudin, S.H. , Dinas Kesehatan, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Ketiga perangkat daerah mempresentasikan capaian kinerja, inovasi program, serta strategi optimalisasi sumber daya dan aset. RSUD R. Syamsudin, S.H. menekankan penguatan manajemen berbasis indikator kinerja serta optimalisasi fasilitas dan aset rumah sakit.

Selain sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan, RSUD juga menjadi salah satu kontributor PAD terbesar di Kota Sukabumi. Efisiensi operasional, inovasi layanan, dan tata kelola keuangan profesional menjadi fokus penguatan tahun berjalan.

Sementara Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa Tahun 2026 menjadi fase konsolidasi inovasi dengan total 253 inovasi yang telah tertuang dalam keputusan resmi dan mulai dijalankan sejak Januari. Fokus utama diarahkan pada percepatan penurunan stunting melalui model graduasi berbasis pemetaan dan profiling data sasaran.

Tercatat 232 balita stunting usia di bawah dua tahun menjadi prioritas intervensi spesifik berupa pemenuhan gizi seperti telur dan susu. Selain intervensi spesifik, dilakukan pula intervensi sensitif yang mencakup aspek sanitasi, akses air bersih, kondisi rumah tidak layak huni, serta penguatan sosial ekonomi keluarga.

Pendekatan ini dilaksanakan secara terintegrasi lintas perangkat daerah agar penanganan stunting berjalan komprehensif dan berkelanjutan. Dalam indikator kinerja utama, Dinas Kesehatan melaporkan nilai Reformasi Birokrasi meningkat 1,25 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, Disdukcapil melaporkan hingga Januari 2026 telah menerbitkan lebih dari 10.000 dokumen kependudukan dari total target 122.602 dokumen sepanjang tahun. Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan hasil baik berdasarkan survei terhadap 66 responden. Reformasi birokrasi ditargetkan meningkat dari 76,15 menjadi 78 persen.

Perangkat daerah ini ditegaskan tidak memiliki objek PAD karena berfokus pada pelayanan publik. Dalam arahannya, Wali Kota Ayep Zaki juga mengingatkan tentang optimalisasi aset daerah agar menjadi perhatian, khususnya penggilingan padi di bawah pengelolaan DKP3 dengan kapasitas produksi 10 ton per hari dan target 250 ton per bulan.

"Aset tersebut kita proyeksikan menghasilkan keuntungan hingga Rp1,4 miliar per tahun dengan skema operasional maksimal lima pekerja dan sistem penggajian harian," ujar Ayep Zaki, Kamis, 26 Februari 2026.

Dalam konteks fiskal, target PAD Tahun 2026 diharapkan sebesar Rp650 miliar, meningkat dari realisasi sebelumnya sebesar Rp491,9 miliar. Realisasi Januari 2026 menunjukkan kenaikan 16 persen secara year on year dengan 19 perangkat daerah sebagai penyumbang PAD, di mana RSUD menjadi kontributor utama.

"Nah, apabila target tidak tercapai, evaluasi harus dilakukan dari lima aspek utama, yaitu sumber daya manusia, manajemen, material pendukung, sistem atau mesin, serta anggaran. Kontrol berkala terhadap capaian akan saya lakukan secara konsisten," tegasnya.

BPKPD ditargetkan meningkatkan PAD sebesar 23 persen dari Rp133,65 miliar menjadi Rp160,6 miliar, dengan realisasi Januari mencapai Rp10 miliar. Untuk percepatan capaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pengelolaan teknis direncanakan dialihkan kepada camat guna memperkuat koordinasi wilayah.

Data realisasi PAD per kecamatan menunjukkan variasi capaian. Kecamatan Lembursitu mencatat kenaikan 145 persen, sementara Cikole, Warudoyong, Baros, dan Cibeureum menunjukkan tren positif. Dalam Rapim juga dilakukan peluncuran Air Minum Dalam Kemasan TBW Kota Sukabumi sebagai bagian dari strategi penguatan kemandirian ekonomi dan optimalisasi aset daerah.