Firman Subagyo: 4 Pilar Bukan Hanya Soal Nilai, Tetapi Soal Wawasan Kebangsaan

RRI.CO.ID, Bogor - Empat pilar kebangsaan adalah dasar negara yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat pilar ini memuat nilai moral sekaligus membentuk wawasan kebangsaan yang utuh untuk menjaga persatuan bangsa. Pemahaman terhadap Empat Pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kini dituntut untuk tidak lagi berhenti pada tataran hafalan nilai-nilai normatif belaka.

Di tengah derasnya arus informasi global dan disrupsi digital, Empat Pilar—Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika—harus diinternalisasi sebagai fondasi utama wawasan kebangsaan. Hal ini menjadi sorotan dalam rangkaian evaluasi dan agenda tahunan LCC Empat Pilar MPR RI yang digelar sepanjang Agustus 2026.

Wawasan kebangsaan berperan sebagai cara pandang kolektif masyarakat yang menentukan bagaimana cara bertindak, menyaring informasi, serta merespons perbedaan di tengah dinamika sosial politik modern. Penegasan dari berbagai pengamat dan praktisi dalam forum sosialisasi menunjukkan kesimpulan serupa: jika pondasi wawasan kebangsaan masyarakat kuat, disintegrasi akibat perbedaan opini tidak akan mudah terjadi. Nilai-nilai dasar tersebut harus bertransformasi menjadi living ideology—pedoman hidup yang aktif bergerak di tengah masyarakat.

“Empat Konsensus Dasar Bangsa adalah ideologi bangsa, sehingga harus terus-menerus disosialisasikan. Survei menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat menjalankan 4 pilar makin terdegradasi. Salah satu yang menghempaskan adalah kemajuan teknologi,” ujar Firman.

Ia menjelaskan, derasnya arus informasi digital tanpa filter yang memadai berpotensi mengikis nilai persatuan, toleransi, dan kebinekaan. Oleh karena itu, Empat Pilar Kebangsaan perlu terus ditanamkan hingga ke tingkat desa agar masyarakat memiliki pegangan yang kuat dalam menyikapi perubahan.

Firman menyoroti penerapan Sila Ketiga, Persatuan Indonesia, yang menurutnya sering menghadapi tantangan akibat lemahnya komunikasi publik. Ia menyinggung peristiwa di di Pati yang sempat memicu aksi demonstrasi besar hingga menjadi perhatian luas.

“Pemerintah punya konsep pembangunan, tetapi karena kurang sosialisasinya maka terjadi gejolak. Ini murni akibat kesalahpahaman,” katanya.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Firman menambahkan, situasi tersebut juga berkaitan dengan kebijakan penyesuaian pemerintahan, termasuk efisiensi anggaran yang berdampak hingga ke daerah. Kondisi itu, menurutnya, kerap berujung pada kebijakan fiskal yang langsung dirasakan masyarakat.

“Karena penyesuaian pemerintahan, ada efisiensi pemerintah, pemda ramai-ramai menutup APBD. Akhirnya karena rakyat minta hasil instan, banyak daerah yang menaikkan pajak,” tambah Firman.

Pada bagian akhir, Firman menekankan pentingnya penerapan Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, khususnya dalam kebijakan ekonomi yang menyentuh langsung kepentingan rakyat kecil. Firman juga menjelaskan apa yang saat ini sedang diperjuangkannya yakni pembangunan breakwater untuk pelabuhan Banyutowo untuk melengkapi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

“Mengenai breakwater, saya sudah sampaikan di rakor di Bromo, semua Dirjen hadir, Pak Sekjen hadir, saya minta breakwater agar dikembalikan lagi, diadakan lagi. Jadi breakwater saya minta dikembalikan lagi dan diadakan lagi,” tegas Firman.

“Entah bagaimana caranya, saya minta dikembalikan dan dibangun lagi. Karena breakwater itu yang paling utama. Insyaallah kami akan kawal terus,” tambahnya.

Menurut Firman, Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program Presiden yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Namun, tanpa keberadaan breakwater, manfaat program tersebut dinilainya tidak akan optimal.