RRI.CO.ID, Bogor - Catatan strategis disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar, dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor Tahun Anggaran 2025, Kamis, 30 April 2026. Ia menekankan pentingnya langkah inovatif dalam pembiayaan di tengah kebijakan efisiensi fiskal dari pemerintah pusat.

Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada tertundanya sejumlah program pembangunan daerah. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk tetap menjaga prioritas pembangunan agar tidak terhambat situasi nasional.

Karnain menilai, Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) perlu bertransformasi dalam menghadapi tantangan tersebut. Lembaga ini diharapkan mampu menjadi pengawal utama agar agenda pembangunan tetap berjalan optimal.

“Ini menjadi catatan juga untuk Bapperida, harus bertransformasi menjadi pengawal agar agenda prioritas pembangunan di Kota Bogor tidak tergeser dari situasi nasional,” ujar Karnain Asyhar.

Ia juga mendorong Pemkot Bogor untuk mulai memanfaatkan skema pembiayaan alternatif. Pendekatan creative financing dinilai dapat menjadi solusi untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah.

“Seharusnya Kota Bogor memiliki inovasi untuk creative financing yang sudah diberikan ruang, di antaranya obligasi daerah dan pinjaman daerah sebagai peluang pembiayaan,” katanya.

Selain itu, ia mengusulkan integrasi potensi wakaf produktif melalui pola kemitraan dengan program pemerintah daerah. Upaya ini diharapkan mampu mengurangi tekanan fiskal sekaligus mempercepat realisasi program prioritas.

Karnain juga menyoroti tertundanya pembangunan perlintasan tidak sebidang di Kebon Pedes yang dinilai mendesak. Ia mendorong agar pada perencanaan 2027, pemerintah kota dapat mengalokasikan anggaran pembebasan lahan serta memperkuat kerja sama dengan pemerintah provinsi guna merealisasikan proyek tersebut.