DPRD Kota Bogor Soroti Sistem Zonasi Sekolah

  • 30 Apr 2026 14:39 WIB
  •  Bogor
Poin Utama
  • Program Sekolah Maung merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bertujuan menghadirkan sekolah unggulan.
  • Sebagai solusi, pemerintah provinsi bersama Kantor Cabang Dinas disebut tengah menyiapkan skema sekolah pendamping.

RRI.CO.ID, Bogor - Komisi IV DPRD Kota Bogor melakukan kunjungan ke SMAN 1 Kota Bogor untuk meninjau kesiapan sekolah yang direncanakan masuk dalam program Sekolah Manusia Unggul atau Sekolah Maung. Kunjungan ini dilakukan sebagai respons atas perhatian publik terhadap rencana implementasi program tersebut.

Program Sekolah Maung merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bertujuan menghadirkan sekolah unggulan. Fokus program ini tidak hanya pada capaian akademik, tetapi juga pengembangan prestasi non-akademik siswa.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, mengatakan kunjungan dilakukan untuk memastikan kesiapan serta memperoleh kejelasan langsung dari pihak sekolah. DPRD ingin memahami konsep dan mekanisme pelaksanaan program sebelum diterapkan secara luas.

Dari hasil komunikasi dengan pihak sekolah, SMAN 1 Kota Bogor disebut akan menjadi salah satu sekolah yang menerapkan konsep tersebut. Seleksi siswa direncanakan berbasis prestasi di berbagai bidang sebagai bagian dari standar sekolah unggulan.

Pada bagian ini, DPRD menegaskan masih menunggu kejelasan resmi dari pemerintah provinsi terkait petunjuk pelaksanaan dan teknis program, Kamis, 30 April 2026. Kejelasan tersebut dinilai penting agar penerapan di lapangan berjalan sesuai aturan.

Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah wacana penghapusan sistem zonasi dan domisili. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama bagi calon siswa yang selama ini mengandalkan jalur tersebut.

Sebagai solusi, pemerintah provinsi bersama Kantor Cabang Dinas disebut tengah menyiapkan skema sekolah pendamping. DPRD juga berencana berkoordinasi lebih lanjut guna memastikan akses pendidikan tetap merata dan tidak memberatkan masyarakat, termasuk dalam aspek biaya pendidikan.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....