DPRD Kota Bogor Kritik Minimnya Fasilitas Kelurahan

  • 23 Apr 2026 09:50 WIB
  •  Bogor
Poin Utama
  • Catatan kritis disampaikan Komisi I DPRD Kota Bogor terhadap pelaksanaan anggaran kecamatan tahun 2025 meski realisasi serapan dinilai tinggi.
  • "Banyak kantor kelurahan hanya memiliki dua sampai tiga komputer, bahkan ada yang sudah tidak layak pakai. Bagaimana pelayanan bisa cepat jika perangkat dasarnya belum memadai,” kata Sugeng.

RRI.CO.ID, Bogor - Catatan kritis disampaikan Komisi I DPRD Kota Bogor terhadap pelaksanaan anggaran kecamatan tahun 2025 meski realisasi serapan dinilai tinggi. Selain memberi apresiasi kepada para camat, dewan juga menyoroti persoalan fasilitas dasar dan infrastruktur yang masih perlu dibenahi.

Dalam rapat kerja pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025, Komisi I mencatat rata-rata serapan anggaran wilayah mencapai 95 persen. Capaian tersebut dinilai menunjukkan kinerja administratif yang cukup baik di tingkat kecamatan.

Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso, mengatakan angka penyerapan anggaran yang tinggi tidak serta-merta menghapus kendala di lapangan. Menurutnya, masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum tertangani maksimal.

“Secara administratif, pencapaian anggaran 2025 tergolong baik. Namun, angka tinggi ini tidak serta-merta menghapus kendala teknis di lapangan yang dialami para camat,” ujar Sugeng Teguh Santoso, Rabu, 22 April 2026.

Dalam rapat tersebut, sejumlah camat menyampaikan persoalan wilayah masing-masing, mulai dari kebutuhan flyover Kebon Pedes di Tanah Sareal hingga ancaman banjir di Bogor Utara dan Bogor Timur. Sementara di Bogor Selatan, masalah longsor akses Jalan Batutulis disebut belum tertangani optimal selama hampir satu tahun.

Sugeng menambahkan proyek alih trase Jalan Batutulis kini telah memasuki tahap lelang di tingkat provinsi. Ia berharap proses itu segera berjalan agar mobilitas warga Bogor Selatan tidak terus terganggu akibat keterbatasan jalur alternatif.

Selain infrastruktur, Komisi I juga menyoroti minimnya fasilitas kantor kelurahan. “Banyak kantor kelurahan hanya memiliki dua sampai tiga komputer, bahkan ada yang sudah tidak layak pakai. Bagaimana pelayanan bisa cepat jika perangkat dasarnya belum memadai,” kata Sugeng.

google-preference
Kata Kunci / Tags

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....