RRI.CO.ID, Bogor - DPRD Kota Bogor resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif tentang Rumah Susun dalam rapat paripurna. Kebijakan ini disiapkan sebagai langkah menjawab kebutuhan hunian layak di tengah semakin terbatasnya lahan perkotaan, Selasa, 22 April 2026.

Pengesahan aturan tersebut diharapkan menjadi dasar hukum yang kuat bagi pembangunan hunian vertikal yang terencana dan terjangkau. Sasaran utamanya adalah masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki akses tempat tinggal yang lebih baik di Kota Bogor.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar, menilai keputusan itu sebagai momentum penting dalam arah pembangunan daerah. Menurutnya, konsep pembangunan vertikal perlu mulai dikedepankan demi pemerataan kesempatan memiliki hunian.

“Penetapan ini menjadi tonggak penting dalam mendorong pembangunan vertikal yang terencana, terjangkau, dan berkeadilan,” ujar Karnain.

Ia menambahkan regulasi tersebut tidak hanya mengatur pembangunan fisik bangunan semata. DPRD, kata dia, ingin memastikan tata kelola rumah susun juga memperhatikan kenyamanan serta kepastian hukum bagi para penghuni.

“Melalui Raperda ini, kami menekankan pentingnya tata kelola yang tidak hanya berorientasi pada fisik bangunan, tetapi juga pada aspek keberlanjutan,” kata Karnain. Ia berharap rumah susun di masa depan mampu menjadi solusi hunian modern yang layak dan sehat.

DPRD Kota Bogor juga berharap kehadiran aturan ini mendorong sinergi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan hunian vertikal. Selain itu, regulasi tersebut diharapkan membantu penataan kawasan padat penduduk agar lebih tertib, sehat, dan berkelanjutan.