RRI.CO.ID, Bogor — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Sekretaris Daerah Kota Bogor untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025. Pertemuan tersebut menyoroti efektivitas penggunaan anggaran serta dampaknya terhadap peningkatan layanan publik bagi masyarakat.

Rapat dipimpin Ketua Pansus, Ahmad Aswandi, dan dihadiri sejumlah anggota, termasuk Karnain Asyhar, bersama jajaran Pemerintah Kota Bogor. Diskusi difokuskan pada evaluasi realisasi program pembangunan selama tahun 2025.

Dalam pembahasan tersebut, Karnain menilai capaian makro ekonomi yang disampaikan pemerintah daerah menunjukkan tren positif, namun tetap memerlukan pengujian terhadap kondisi riil masyarakat.

“Secara angka makro, kinerja ini patut diapresiasi sebagai sinyal pemulihan dan stabilitas pembangunan daerah, tetapi perlu dilihat apakah benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Ahmad Aswandi, Selasa, 7 April 2026.

Data LKPJ menunjukkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,45 persen, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 79,75, serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Meski demikian, Pansus menilai capaian tersebut harus diikuti dampak nyata terhadap kelompok rentan.

Selain itu, Pansus juga menyoroti kualitas belanja daerah yang realisasinya mencapai lebih dari 95 persen. Karnain mempertanyakan apakah penggunaan anggaran tersebut telah memberikan dampak langsung terhadap sektor prioritas seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Ia menegaskan bahwa peningkatan anggaran seharusnya berbanding lurus dengan perbaikan layanan publik.

“Jika masih ditemukan persoalan klasik seperti kemacetan dan pelayanan kesehatan yang belum merata, maka efektivitas program prioritas perlu dievaluasi secara serius,” tegasnya.

DPRD Kota Bogor melalui Pansus berharap pembahasan LKPJ tidak sekadar menjadi rutinitas administratif tahunan. Rekomendasi yang dihasilkan nantinya diharapkan mampu memperkuat arah pembangunan agar lebih berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas layanan publik.