KBRN, Bogor: Anggota DPRD Kota Bogor terus melakukan pengawasan terkait operasional bus Kita. Saat ini operasional bus Kita terhenti karena tidak adanya subsidi.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor Heri Cahyono menjelaskan sudah ada anggaran Rp.10 miliar yang bisa diakses oleh pemerintah Kota Bogor, untuk operasional bus Kita.

"Saat ini ternyata dana itu belum juga dipergunakan untuk operasional transportasi massal sehingga pihaknya mendesak agar adanya upaya untuk kembali mengaspalnya bus Kita menggunakan biaya yang sudah tersedia," ungkapnya, Senin (13/1/2024).

Sementara itu Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek BPTJ Suharto menegaskan anggaran untuk operasional bus Kita di wilayah Kota Bogor sudah terhenti dari kementerian Perhubungan.

Untuk itu keuangan daerah harus bisa melakukan operasional secara mandiri sehingga keberlangsungan tetap terjaga.

"Supervisi dan perbantuan untuk operasional transportasi massal di Kota Bogor tetap berlangsung dari pihaknya sehingga akan ada teknologi digital yang bisa menjadi salah satu pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Selain itu BPTJ juga menyarankan agar adanya pemberdayaan halte bus sehingga bisa menjadi salah satu parameter pendapatan anggaran untuk pembiayaan transportasi massal terutama untuk Perumda Trans Pakuan.