KBRN, Bogor : Pemberhentian operasional bis kita langsung mendapat penyikapan dari komisi 2 DPRD kota Bogor.

Seperti diberitakan sebelumnya pemerintah kota Bogor melakukan penghentian sementara operasional bis kita yang menyebabkan adanya penumpukan penumpang di sejumlah halte, Kamis, (2/1/2024).

Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Abdul Kadir Hasbi Alatas menyayangkan pemberhentian sepihak pelayanan BisKita Trans Pakuan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor.

"Selama dua hari ini mendapatkan banyak keluhan dari warga yang merasa tidak mendapatkan informasi perihal pemberhentian layanan BisKita. Untuk itu, Komisi II DPRD Kota Bogor akan segera menjadwalkan rapat kerja dengan Dishub, Organda, Perumda Trans Pakuan dan PT. Kodjari selaku operator layanan BisKita," ungkapnya, Kamis (2/3/2024).

Penghentian sementara operasional BisKita dapat mengganggu mobilitas warga, terutama masyarakat yang bergantung pada transportasi publik untuk aktivitas sehari-hari seperti bekerja, bersekolah, berbisnis dan wisatawan. Hal ini berpotensi menimbulkan biaya tambahan bagi masyarakat yang harus mencari alternatif transportasi lain.

Kemudian pemberhentian layanan BisKita dapat memberikan dampak terhadap sektor ekonomi yang dapat memengaruhi produktivitas dan konektivitas ekonomi, terutama bagi sektor informal dan UMKM.