RRI.CO.ID, Bogor - Kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan RSUD Bogor Utara terus menjadi perhatian publik setelah Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), proyek senilai Rp93 miliar itu diduga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp9,179 miliar.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor, Doni Maradona Hutabarat, menegaskan proses penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh hingga mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab. Menurutnya, penyidikan tidak boleh berhenti pada satu pihak apabila masih ditemukan bukti yang mengarah kepada keterlibatan pihak lain.

"Kami mendukung penuh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor untuk menuntaskan perkara ini tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku, termasuk apabila ditemukan indikasi adanya aliran dana kepada pihak-pihak lain," ujar Doni Maradona Hutabarat, Selasa, 28 Juli 2026.

Ia juga menginstruksikan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PDI Perjuangan agar menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penanganan perkara tersebut. Pengawasan itu dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan secara profesional, independen, transparan, serta bebas dari segala bentuk intervensi yang dapat menghambat penegakan hukum.

"Saya menginstruksikan seluruh anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan untuk mengawal proses hukum ini sesuai fungsi pengawasan yang dimiliki. Kami juga meminta aparat penegak hukum dan Pemerintah Kabupaten Bogor menjaga transparansi serta independensi agar tidak ada pihak yang mengganggu jalannya penegakan hukum maupun kepastian hukum," tegasnya yang juga anggota DPRD provinsi Jawa Barat.

Doni menilai penanganan perkara dugaan korupsi tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ia berharap seluruh proses penyidikan dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah sehingga mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menurutnya, penuntasan perkara secara menyeluruh akan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dan komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Ia berharap Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dapat menyelesaikan penyidikan secara profesional hingga seluruh pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.