KBRN, Bogor : Bupati Bogor, Rudy Susmanto, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, mengikuti kegiatan Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dan Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 secara virtual pada Rabu (5/3/25). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dan berlangsung di Ruang Rapat I Setda Kabupaten Bogor.

Dalam acara tersebut, Inspektur Jenderal Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya, menyampaikan pemaparan mengenai pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Ia menjelaskan bahwa sejak berdirinya KPK pada tahun 2004, lembaga ini telah menangani kasus korupsi di 38% kabupaten/kota dan 12% provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius yang perlu ditangani secara bersama-sama.

Lebih lanjut, Sang Made Mahendra Jaya menegaskan bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan bebas dari korupsi, optimasi MCP harus terus dilakukan.

"MCP maksimal kita optimalkan untuk menjaga integritas dan menghadirkan pemerintahan daerah yang bersih. MCP memiliki peran penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam 8 area intervensi, antara lain perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD, dan lainnya," ujarnya.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di pemerintahan daerah. Setiap kebijakan yang diambil harus dapat meminimalisir potensi terjadinya korupsi, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung.

“Peluncuran Indikator IPKD dan MCP Tahun 2025 ini menjadi momentum penting bagi seluruh Pemerintah pusat, provinsi, dan daerah se-Indonesia untuk terus berusaha mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan bersih dari praktik korupsi,” tandasnya. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat upaya seluruh pemerintah dalam memberantas korupsi dan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik dan transparan.