RRI.CO.ID, Bogor - Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) melalui program Pangan Kota Kita menggelar Pelatihan Sistem Pangan Multistakeholder Forum Kota Bogor pada 31 Juli hingga 1 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, hingga organisasi kepemudaan untuk memperkuat tata kelola pangan perkotaan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan melalui pendekatan berpikir sistem (systems thinking).

Pelatihan tersebut diikuti oleh perwakilan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor, Dedikasi Kita, Mr. Banasik, ID Yusup Co Casual Eats & Drinks, Kebun Gandaria, Salam Rancage, Himagizi IPB University, Himpunan Mahasiswa Vokasi Pangan dan Gizi, Jaringan Sekolah Alam AID, Karang Taruna Bantarjati, Bogor Food Savior, hingga Urban Farming Empang. Seluruh peserta diajak memahami keterkaitan antara produksi pangan, distribusi, konsumsi gizi, logistik, hingga pengelolaan limbah pangan sebagai satu kesatuan sistem yang saling memengaruhi.

Project Officer KRKP Program Pangan Kota Kita, Dara Intan Salassa, menjelaskan bahwa sistem pangan perkotaan tidak dapat dipisahkan dari wilayah pedesaan sebagai penyedia utama bahan pangan. Menurutnya, hubungan keduanya harus diperkuat agar mampu saling menopang dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan di masa depan. Ia berharap pelatihan ini mampu memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai konsep dan implementasi sistem pangan perkotaan, sekaligus menghasilkan manfaat nyata bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan pangan di Kota Bogor.

Sementara itu, Kepala DKPP Kota Bogor, Dody Ahdiat, S.Sos., menilai pengelolaan pangan selama ini masih membutuhkan koordinasi yang lebih kuat antar lembaga. Melalui forum ini, seluruh peserta didorong membangun sinergi agar pengelolaan pangan dapat dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses produksi di tingkat petani hingga penanganan limbah pangan. Pendekatan systems thinking juga dinilai mampu membantu para pengambil kebijakan menemukan titik ungkit terbaik untuk menghasilkan solusi yang berdampak jangka panjang.

Selama hari pertama pelatihan, peserta memetakan berbagai tantangan yang dihadapi sistem pangan Kota Bogor. Beberapa isu utama yang mengemuka antara lain alih fungsi lahan pertanian, ancaman krisis air, meningkatnya limbah pangan akibat perubahan pola konsumsi, hingga berkembangnya tren urban farming sebagai alternatif pemanfaatan lahan terbatas. Diskusi juga menyoroti pentingnya mengubah cara pandang masyarakat agar pangan tidak hanya diposisikan sebagai bagian dari gaya hidup, tetapi sebagai kebutuhan dasar yang harus dikelola secara berkelanjutan.

Memasuki hari kedua, peserta menyusun strategi dan merancang mini-Theory of Change (mini-ToC) sebagai kerangka penguatan sistem pangan dan gizi Kota Bogor. Hasil diskusi menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya penguatan ekosistem pangan berkelanjutan dan ekonomi sirkular bagi UMKM, peningkatan distribusi pangan sehat berbasis komoditas lokal, optimalisasi urban farming, perlindungan lahan pertanian, peningkatan edukasi gizi, serta penguatan kolaborasi antara komunitas, akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah. Draf mini-ToC tersebut nantinya akan diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai referensi penyusunan kebijakan pangan yang lebih berbasis data dan berkelanjutan.

Koordinator Nasional KRKP, Said Abdullah, menegaskan bahwa urusan pangan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, keberhasilan membangun sistem pangan yang tangguh bergantung pada kemampuan berbagai pihak untuk bekerja sama serta mengedepankan dua prinsip utama, yakni diversity dan locality. Ia menilai keberagaman serta kekuatan lokal menjadi fondasi penting dalam menghadapi ancaman krisis pangan di masa depan. Melalui program Pangan Kota Kita, KRKP berharap kolaborasi lintas sektor terus berkembang sehingga Kota Bogor dapat menjadi kota yang lebih mandiri pangan, sehat, ramah lingkungan, dan mampu menjamin hak atas pangan yang layak bagi seluruh warganya.