KBRN, Bogor : Kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Kota Bogor berhasil menghilangkan defisit dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor tahun 2026. Keberhasilan ini menjadi wujud sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memastikan program pembangunan tetap berjalan.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan bahwa penghapusan defisit terjadi karena tidak adanya pos transfer daerah sebesar Rp 285 miliar dalam struktur APBD 2026. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk melakukan peningkatan pendapatan melalui berbagai langkah ekstensifikasi dan intensifikasi agar pembelanjaan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Dengan tidak adanya transfer daerah sebesar Rp 285 miliar, Pemerintah Kota Bogor melakukan langkah penyesuaian dengan meningkatkan potensi pendapatan daerah. Kami berupaya agar roda pemerintahan tetap berjalan dan pembelanjaan difokuskan untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Dedie usai rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Bogor, Rabu (12/11/2025).

Dedie menegaskan, pemerintah daerah juga menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran agar pelaksanaan program tetap optimal meski dengan keterbatasan fiskal.

“Setiap rupiah anggaran harus tepat sasaran, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Itu yang terus kami jaga dalam pengelolaan APBD,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, menekankan bahwa pengelolaan dana APBD memerlukan kehati-hatian dan transparansi agar seluruh mata anggaran dapat digunakan sesuai peruntukannya.

“Pemerintah daerah harus mampu mengelola dana APBD secara akuntabel. Dewan akan menjalankan fungsi pengawasan agar setiap anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Adityawarman menambahkan, DPRD bersama pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi dalam pengelolaan keuangan publik.

“Semua pihak berkonsentrasi untuk melayani rakyat dengan memastikan dana pemerintah digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Dengan hilangnya defisit dalam pembahasan APBD 2026, Kota Bogor menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang sehat, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.