KBRN, Bogor : Program Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintah pusat, menjadi atensi serius di seluruh wilayah, termasuk Kota Bogor. Koperasi Merah Putih memberikan fasilitas program seperti simpan pinjam, untuk mendorong roda ekonomi masyarakat.

Dalam kunjungannya ke Kota Bogor pada Senin (27/10/2025), Asisten Deputi Pengawasan, Kementerian Koperasi Muhammad Husni menegaskan, mekanisme pengawasan harus sudah berlangsung secara berjenjang dari mulai tingkat terbawah Kelurahan sebagai penanggung jawab koperasi merah putih.

"Pada tingkat pemerintah kota Bogor juga harus melakukan controlling pertanggungjawaban agar mekanisme transaksi simpan pinjam atau jual beli barang dapat terpenuhi sesuai koridor aturan. Kementerian Koperasi menekankan agar seluruh pengurus dan pengawas koperasi bisa berlangsung sesuai tugas dan fungsi sehingga hasil pemberdayaan ekonomi kerakyatan menjadi lebih optimal" ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor, Dedie Rachim menjelaskan, dalam mekanisme pengawasan koperasi juga berlangsung dari semua unsur pemerintah dan masyarakat untuk melihat kredibilitas pengurus dan penasehat koperasi merah putih.

"Mekanisme peminjaman jika harus berlangsung sesuai aturan agar nantinya masyarakat mendapatkan hasil signifikan tidak hanya saat meminjam tapi juga saat pengembalian dana menjadi modal koperasi. Jangan sampai ada kredit macet karena tunggakan masyarakat yang akan membebani pertanggungjawaban koperasi merah putih sehingga tidak mendapatkan hasil signifikan," tutup Dedie Rachim.