KBRN, Bogor : Hibah untuk keagamaan dan pendidikan terus diperkuat Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, menekankan agar lembaga penerima hibah bidang pendidikan menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) tepat waktu sesuai aturan.

Dalam kegiatan sosialisasi LPJ Hibah Bansos Bidang Pendidikan Tahun 2025 di Gedung PPIB Kota Bogor, Senin (29/9/2025), Denny mengingatkan bahwa hibah merupakan uang rakyat yang harus dikelola secara akuntabel.

“Setelah menerima, tentunya harus ada bentuk pertanggungjawaban sesuai mekanisme dan tepat waktu. Jangan ditunda-tunda lagi. Laporan jangan terlalu banyak variasinya, yang penting sesuai aturan dan pengawalan dari semua pihak perlu dilakukan,” ujar Sekda Denny.

Pada tahun 2025, Pemkot Bogor menggelontorkan hibah bansos sebesar Rp7,8 miliar untuk 117 MTs dan MI se-Kota Bogor. Dana ini dimanfaatkan bagi kurang lebih 27.324 siswa.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Bogor, Abdul Wahid, menjelaskan sosialisasi ini bertujuan membantu penerima hibah agar tertib administrasi sesuai deadline akhir Desember 2025.

“Pada Januari 2026, laporan LPJ akan diperiksa langsung oleh BPK,” ujarnya.

Selain hibah BOS, Pemkot Bogor juga menyalurkan program bantuan untuk siswa miskin di tingkat MA, SMA, dan SMK senilai Rp3,1 miliar. Ada pula program penebusan ijazah siswa miskin yang sudah mencakup sekitar 50 persen ijazah yang sebelumnya tertahan di sekolah.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bogor, H. Dede Supriatna, menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemkot Bogor terhadap pendidikan keagamaan.

“Kami sangat berterima kasih, karena dukungan hibah ini meringankan beban masyarakat dan menjaga keberlangsungan pendidikan anak-anak,” katanya.