KBRN, Bogor: Tidak beroperasionalnya transportasi massal bis Kita trans Pakuan tidak berpengaruh terhadap operasional perumda Trans Pakuan.

Saat ini memang operasional transportasi massal berbasis bus tidak berjalan karena adanya polemik subsidi setelah pencabutan dari pemerintah pusat melalui kementerian Perhubungan.

Direktur Utama Perumda Trans Pakuan Rachma Nissa menjelaskan pelaksanaan bis kita dari 2021 melalui APBN, kemudian pada Tahun 2024 kan memang pengalihan Subsidi ke Pemerintah Daerah.

Namun ternyata anggaran di pemerintah kota dari DPRD setempat hanya sebesar 10 Milyar, untuk itu tidak cukup untuk operasional mode transportasi bis kita selama tahun 2025.

"Dengan adanya bantuan dari Kementerian Dalam Negeri terkait koordinasi dan komunikasi maka pemerintahan yang akan nanti berjalan dengan walikota terpilih akan mendapatkan dana operasional selama tahun 2025 melalui kementerian Perhubungan," ungkapnya, Rabu (8/1/2024).

Selama tahun 2025 ini perumda Trans Pakuan memang tidak bisa berbuat banyak terkait adanya subsidi dari pemerintah pusat dengan peruntukan ke kojari sebagai operator bis kita.

Namun perumda Trans Pakuan saat ini menyusun rencana strategis untuk tahun 2026 saat operasional bus untuk transportasi massal sudah murni dari pembiayaan Kota Bogor.

Pihaknya mempunyai pengalaman dalam pengelolaan sejumlah koridor transportasi massal sehingga saat adanya penganggaran dari APBD Kota Bogor maka bisa melayani masyarakat.

Sementara itu perumda Trans Pakuan terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak kojari sebagai operator bis kita agar bisa penjamin standar pelayanan minimal untuk mode transportasi masa saat nanti beroperasi kembali di tahun ini.