RRI.CO.ID, Bogor - Lonjakan harga bahan bakar global mendorong sejumlah wilayah di Australia mengambil langkah tak biasa. Mengutip laporan BBC pada Senin 30 Maret 2026, dua negara bagian memutuskan menggratiskan transportasi umum guna menekan penggunaan kendaraan pribadi di tengah krisis energi.

Kebijakan tersebut diterapkan di negara bagian Victoria dan Tasmania. Pemerintah Victoria mengumumkan layanan kereta, trem, dan bus digratiskan sepanjang April 2026, sementara Tasmania membebaskan biaya transportasi umum hingga akhir Juni 2026.

Langkah ini diambil menyusul tekanan harga bahan bakar yang terus meningkat. Berdasarkan laporan yang sama per 30 Maret 2026, lonjakan harga dipicu oleh konflik di Timur Tengah, termasuk ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang berdampak pada distribusi energi global.

Kondisi semakin diperparah dengan terganggunya jalur pelayaran di Selat Hormuz, yang menjadi salah satu rute utama distribusi minyak dunia. Gangguan ini mendorong banyak negara, termasuk Australia, untuk menerapkan kebijakan penghematan bahan bakar.

Pemerintah federal Australia sebelumnya juga telah mengambil langkah dengan memangkas pajak bahan bakar nasional. Mengacu pada kebijakan yang diumumkan Maret 2026, pajak dikurangi sebesar 26,3 sen per liter untuk bensin dan solar, guna meringankan beban masyarakat di tengah kenaikan harga energi.

Perdana Menteri Anthony Albanese sempat mengimbau masyarakat tetap tenang setelah terjadi fenomena panic buying yang menyebabkan sejumlah stasiun pengisian bahan bakar kehabisan stok. Pemerintah berupaya menjaga stabilitas distribusi energi di tengah situasi global yang tidak menentu.

Di tingkat daerah, kebijakan transportasi gratis dinilai sebagai solusi jangka pendek. Perdana Menteri negara bagian Victoria, Jacinta Allan, menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk membantu masyarakat mengurangi beban biaya harian, meski diakui belum menjadi solusi menyeluruh.

Sementara itu, pemimpin Tasmania, Jeremy Rockliff, menegaskan kebijakan serupa sebagai bentuk perlindungan terhadap anggaran rumah tangga warga. Pemerintah daerah berharap kebijakan ini dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat di tengah tekanan ekonomi akibat kenaikan harga bahan bakar.