Mensos Prioritaskan Akurasi Data dan Kemandirian Penerima Bansos

RRI.CO.ID, Bogor – Kementerian Sosial mulai menyusun arah kebijakan program dan anggaran tahun 2027 dengan menitikberatkan pada akurasi data penerima bantuan sosial, penguatan program Sekolah Rakyat, dan peningkatan kemandirian masyarakat. Hal tersebut disampaikan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat membuka kegiatan Pendalaman Rencana Program dan Anggaran Kementerian Sosial Tahun 2027 di Cibinong, Kabupaten Bogor pada Senin, 29 Juni 2026.

Gus Ipul mengatakan terdapat tiga mandat strategis dari Presiden yang menjadi fokus penyusunan program Kementerian Sosial. Ketiga mandat tersebut meliputi konsolidasi data agar semakin akurat, penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, serta penguatan program Sekolah Rakyat.

Menurut Gus Ipul, penyusunan program tahun 2027 mengacu pada Asta Cita Presiden, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta berbagai program prioritas pemerintah. Seluruh kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial.

"Ada tiga mandat strategis yang diberikan Presiden kepada Kementerian Sosial. Yang pertama konsolidasi data agar datanya makin akurat, sasarannya kemudian tepat dan terakhir tentang Sekolah Rakyat," kata Gus Ipul.

Ia menjelaskan, program-program yang disusun tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan sosial, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Pemerintah menargetkan keluarga yang selama ini bergantung pada bantuan sosial dapat bertransformasi menjadi keluarga yang lebih mandiri.

"Kita harapkan elaborasi pendalaman ini nanti akan tersusun program yang lebih terintegrasi, program yang tepat sasaran, program yang berdampak pada peningkatan kemandirian keluarga-keluarga yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dari yang sebelumnya bergantung pada bansos, kemudian menjadi keluarga yang lebih mandiri," ujarnya.

Kementerian Sosial memperoleh pagu indikatif anggaran tahun 2027 sebesar lebih dari Rp84 triliun. Sebagian besar anggaran tersebut akan dialokasikan untuk bantuan langsung kepada masyarakat sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Gus Ipul menegaskan arahan Presiden agar anggaran bantuan sosial tidak disalahgunakan dalam bentuk apa pun. Karena itu, Kemensos terus memperkuat pengawasan sekaligus melakukan konsolidasi data bersama kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Arahan Bapak Presiden cukup jelas, anggaran besar yang merupakan bantuan untuk keluarga-keluarga rentan, keluarga-keluarga yang paling tidak mampu ini tidak boleh dikorupsi, tidak boleh diselewengkan, tidak boleh diutak-atik untuk kepentingan pribadi. Tapi justru ini harus sampai kepada mereka yang paling berhak," ucapnya.

Selain memperbarui data penerima bantuan, Kemensos bersama Dewan Ekonomi Nasional juga mengembangkan digitalisasi melalui aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI). Aplikasi tersebut diharapkan dapat mempercepat pemutakhiran data dengan melibatkan masyarakat sehingga penyaluran bantuan sosial menjadi lebih akurat dan tepat sasaran.