RRI.CO.ID, Bogor - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tetap dengan komitmennya untuk melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lalu, menyampaikan akan melakukan perbaikan khususnya terkait alokasi per porsi MBG.

Koreksi atas per porsi MBG ini patut diapresiasi supaya jumlahnya lebih layak bagi kelompok penerima manfaat sehingga kandungan gizi OPTIMAL. Tapi, yang harus dipastikan juga adalah mitra MBG pemilihan dan penempatan lokasinya lebih terseleksi. Maka, proses seleksi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus dievaluasi total.

Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi menyatakan, Pelibatan sekolah dalam menunjang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis harus lebih diutamakan. Melalui cara ini, maka sekolah-sekolah akan memiliki komitmen yang sama untuk mendukung kebijakan program pemerintah.

Keberlanjutan program MBG lebih bisa dipastikan dibanding hanya menjadi program temporer dan politis berjangka pendek. Untuk itulah, kebijakan pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah kurang mampu dan ibu hamil serta kelompok miskin dilakukan secara komprehensif.

Dan tidak hanya menjadi tanggungjawab Badan Gizi Nasional (BGN) saja, khususnya merujuk beberapa kasus yang terjadi sejak MBG dilaksanakan. Selain itu, koordinasi pelayanan dan pemenuhan MBG juga melibatkan Kementerian/Lembaga teknis lainnya seperti Kementerian Pendidikan, Kesehatan dan Sosial. Sehingga alokasi anggaran bagi program MBG menjadi tanggungjawab lintas sektoral.

Sejak dini, Kementerian/Lembaga teknis tersebut akan mengantisipasi segala potensi penyimpangan pelaksanaan MBG di lokasi sasarannya. Kasus-kasus keracunan akan lebih minimal melalui koordinasi dan pengawasan yang melekat pada masing-masing tugas pokok dan fungsi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kesehatan dan Sosial.