KBRN, Bogor : Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menegaskan komitmennya dalam mempercepat terwujudnya ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP). Upaya tersebut ditekankan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) KKMP bersama camat dan lurah se-Kota Bogor yang digelar di Bale Pakuan, Hotel Padjajaran Suites, Rabu (5/11/2025).

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Bogor, Hanafi, yang mewakili Sekretaris Daerah Kota Bogor, Denny Mulyadi, menjelaskan bahwa Rakor ini menjadi langkah strategis untuk menyamakan persepsi antarinstansi dalam pelaksanaan program KKMP, sekaligus menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 dan Inpres Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan serta pembangunan fasilitas KKMP.

“Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia, bersama program Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat. Karena itu, seluruh pihak perlu bergerak selaras,” ujar Hanafi.

Ia menegaskan bahwa pembentukan KKMP merupakan prioritas nasional yang mencerminkan komitmen pemerintah pusat untuk memperkuat sektor ekonomi rakyat. Menurutnya, meskipun koperasi akan memperoleh dukungan dana besar, keberhasilan program tetap bergantung pada kemandirian pengurus koperasi dalam mengelola pinjaman produktif hingga maksimal Rp3 miliar melalui bank persepsi yang ditunjuk pemerintah.

Hanafi mengungkapkan, saat ini sudah ada 68 kelurahan di Kota Bogor yang membentuk koperasi, dan 14 di antaranya sedang dalam proses verifikasi pendanaan oleh Bank BRI. Ia juga menekankan agar koperasi tidak hanya bergerak di bidang simpan pinjam, melainkan mengembangkan usaha produktif yang mendukung program pemerintah, seperti ketahanan pangan dan Makan Bergizi Gratis.

“Koperasi harus menjadi motor penggerak ekonomi. Jangan hanya fokus simpan pinjam, tapi juga membuka peluang usaha yang memperkuat rantai pasok pangan daerah,” tegasnya.

Dari sisi kebijakan nasional, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, yang hadir secara daring, menambahkan bahwa Kemendagri memastikan ketersediaan lahan pemerintah yang memenuhi standar pembangunan gerai dan pergudangan KKMP.

“Ada empat kriteria lahan yang harus dipenuhi: memiliki sertifikat hak milik, luas minimal 1.000 meter persegi, strategis, dan siap bangun tanpa risiko bencana,” jelasnya.

Pemerintah pusat juga menyiapkan bantuan dana Rp3 miliar untuk pembangunan fisik gerai dan gudang KKMP, sementara pendataan lahan akan diunggah melalui PT Agrinas sebagai pelaksana pembangunan.