KBRN, Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama DPR RI Komisi VI menggelar rapat kerja (raker) terakhir sisa masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki melaporkan capaian skala usaha mikro melalui program hilirisasi dengan pembangunan rumah produksi bersama.
Dalam raker ini, DPR RI Komisi VI mengapresiasi kinerja KemenKopUKM selama lima tahun terakhir. Kemenkop UKM dinilai konsisten memperjuangkan kemajuan koperasi dan UKM di Indonesia.
Dalam dokumen laporan kinerjanya, Teten juga menyebut pembangunan pabrik minyak makan merah berbasis komoditas unggulan daerah melalui koperasi. KemenKopUKM juga mampu melakukan transformasi pembiayaan UMKM yang tidak hanya berfokus pada pembiayaan perbankan.
"Kemudian terkait program korporatisasi petani yang sukses dijalankan. Yakni dari Koperasi Pesantren Al-Ittifaq di Bandung dan KUD Mino Saroyo di Cilacap," kata Teten, Kamis (12/9/2024).
Teten juga melaporkan terkait program Solusi (Solar Untuk Koperasi) Nelayan yang bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) dan Kementerian BUMN. Dikatakan, hingga saat ini sudah dibangun 9 SPBUN dan 7 SPBUN lainnya sedang dalam tahap konstruksi.
Terkait dengan peningkatan rasio kewirausahaan, Teten mengatakan, realisasi sudah mencapai 3,34 persen (data per Februari 2024). Selain itu, program transformasi Digital UMKM mencapai 25,45 juta (per Mei 2024).
Pihaknya juga telah merampungkan sejumlah agenda reformasi terhadap Badan Layanan Usaha (BLU) yang berada di bawah naungan KemenKopUKM. Atas capaian ini Menteri Teten berharap ke depan Komisi VI DPR RI terus konsisten memberikan dukungan yang optimal.
"Kami harap Komisi VI terus memberikan dukungan penuh pada KemenKopUKM terutama dalam mendorong inovasi berkelanjutan. Dan ini terkait pengembangan Koperasi dan UKM yang tangguh di era persaingan yang ketat," kata Teten.
Sementara, Pimpinan Komisi VI DPR RI Arya Bima menekankan pentingnya merancang program kerja demi menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Ia optimistis, KemenKopUKM dapat menyusun berbagai program strategis lanjutan yang dapat meningkatkan kinerja dari sektor koperasi dan UKM.
"KemenKopUKM kami yakin bisa bernavigasi untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan. Kami mendorong agar kolaborasi dengan berbagai sektor dapat dilakukan demi daya saing UMKM kita di pasar global," kata Bima.
Anggota Komisi VI Harris Turino berpesan agar KemenKopUKM dapat mendorong penyelesaian korban dari koperasi simpan pinjam bodong atau koperasi bermasalah. "Mohon untuk dibantu paling tidak didorong penyelesaiannya agar proses homologasi bisa dijalankan karena sudah banyak korban," kata Harris.
Dalam Raker ini, telah disahkan pagu anggaran KemenKopUKM untuk tahun 2025. Yakni sebesar Rp937.166.229.000 atau terjadi penurunan 37,44 persen year on year (yoy) dari tahun 2024.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....