RRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,34 triliun untuk tahun anggaran 2027. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Kamis, 11 Juni 2026.

Jika disetujui, total pagu anggaran Kemenkop naik menjadi sekitar Rp1,89 triliun dari sebelumnya Rp542,88 miliar.

Ferry menjelaskan tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan program operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

“Kami sangat senang apabila Komisi VI DPR RI memberikan masukan. Salah satunya penyempurnaan pendampingan koperasi, khususnya operasionalisasi KDKMP,” ujar Ferry di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.

Dari total usulan tambahan, Rp1,12 triliun dialokasikan untuk program perkoperasian. Sementara Rp228,37 miliar untuk penguatan program manajemen kementerian.

Dalam paparannya, Ferry menyebut progres pembangunan KDKMP telah mencapai 12.533 unit yang rampung secara fisik. Lalu 22.737 unit lainnya masih dalam tahap konstruksi.

Pemerintah menargetkan sekitar 30 ribu unit mulai beroperasi pada Agustus 2026, dengan total 40 ribu unit beroperasi hingga akhir 2026. “Kami terus melakukan monitoring dan evaluasi agar operasionalisasi KDKMP di daerah berjalan optimal,” katanya.

Ferry juga menegaskan koperasi eksisting tetap menjadi perhatian pemerintah agar dapat berjalan seiring dengan program KDKMP. Sekaligus memperkuat ekosistem koperasi nasional.

Sementara, Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menyatakan dukungan terhadap penguatan anggaran Kemenkop. Namun menekankan pentingnya tahap operasionalisasi KDKMP yang harus dikawal secara serius.

“Yang paling penting sekarang adalah tahap operasionalisasi KDKMP. Ini harus benar-benar dikawal agar bisa berjalan sesuai tujuan,” ujar Adisatrya.

Ia juga menyebut dukungan fiskal diperlukan agar program prioritas pemerintah tersebut tidak terhambat di lapangan. “Di tengah efisiensi yang luar biasa, Komisi VI DPR RI mendukung kebutuhan anggaran Kemenkop untuk memastikan program KDKMP berjalan dengan baik,” katanya.

DPR juga meminta Kemenkop memperkuat sistem pengawasan agar risiko penyalahgunaan dalam pengelolaan koperasi dapat diminimalkan. Hal ini seiring dengan percepatan operasionalisasi KDKMP di seluruh daerah.