DPR Minta Rekrutmen Puluhan Ribu Manajer Koperasi Merah Putih Transparan

RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi VI DPR RI meminta proses rekrutmen 30.000 manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dilakukan secara transparan. Parlemen mendorong, proses rekrutmen ditempuh menggunakan sistem merit yang mengedepankan kualifikasi hingga kompetensi kandidat.

Pernyataan tegas ini, diungkapkan oleh anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim. Politikus PKB ini mengharapkan, proses seleksi manajer KDKMP tidak ada intervensi kekuatan 'orang dalam'.

“Rekrutmen harus benar-benar mengedepankan profesionalitas. Tidak boleh ada titipan orang dalam,” kata Rivqy dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin, 20 April 2026.

Rivqy menekankan, posisi manajer KDKMP tidak bisa diisi oleh sembarang orang. Mengingat, KDKMP ini merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Manajer kopdes harus paham tata kelola koperasi. Kalau tidak mengerti dan tak punya pengalaman, akan sulit menjalankan koperasi dengan baik,” ucap Rivqy.

Rivqy juga mengingatkan, seorang manajer tidak cukup memiliki kemampuan teknis. Ia menilai seorang manajer juga harus bisa menjalin hubungan baik dengan masyarakat setempat.

"Interaksi itu bisa membangun kepercayaan masyarakat agar mendorong perkembangan koperasi. Pentingnya calon manajer memiliki integritas agar bisa mengelola koperasi secara jujur dan bertanggung jawab," ujar Rivqy.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah resmi membuka lowongan kerja untuk mengisi posisi 30.000 manajer KDKMP serta 5.476 pegawai. Para calon pegawai yang terpilih itu, nantinya ditempatkan di berbagai Kampung Nelayan Merah Putih di seluruh penjuru Tanah Air.

Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan, seluruh proses seleksi ini dilakukan secara terbuka dan transparan. Yakni melalui jalur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memastikan tak adanya praktik kongkalikong dalam perekrutan.

Pendaftaran rekrutmen itu telah dibuka mulai 15 hingga 24 April 2026. "Jadi tidak ada jalur khusus, tidak ada titipan, tidak ada pihak yang menjamin kelulusan," kata Zulkifli Hasan di Yogyakarta, Kamis, 16 April 2026.

Pemerintah, kata Zulkifli, ingin kekayaan ekonomi tidak hanya berputar di segelintir kelompok tertentu saja. Ia mengatakan pemerintah ingin perekonomian harus memberikan pengaruh nyata dan merata di setiap daerah.

Salah satunya dilakukan program hingga ke level desa melalui pembangunan 30.000 koperasi desa dan 5.000 kampung nelayan. "Ekonomi harus berpengaruh di setiap daerah, setiap desa, tidak boleh ekonomi hanya dikuasai segelintir orang," ujar Zulkifli.