RRI.CO.ID, Jakarta Barat - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperkenalkan program terobosan penyediaan rumah hunian rakyat. Langkah besar tersebut memfasilitasi kebutuhan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta Masyarakat Berpenghasilan Tetap (MBT) di seluruh wilayah Indonesia.

Rencana pembangunan proyek rumah susun tersebut melalui integrasi lahan negara serta dana pihak swasta berlokasi di Pinangsia Jakarta. Upaya ini dilakukan demi menekan biaya penyediaan hunian keluarga prasejahtera melalui pemanfaatan aset milik negara.

"Kita sedang survei, kita siapkan aturan juga, aturan soal rumah susun subsidi, dan juga kita menyiapkan bagaimana skema rumah susun yang dibangun dari pembiayaan CSR. Tanahnya tetap milik negara, kemudian yang bangun swasta, kemudian dibalikin kepada negara," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Minggu, 5 April 2026.

Maruarar menjelaskan kepemilikan lahan pemerintah akan tetap terjamin secara hukum melalui mekanisme aturan hukum yang resmi. Setiap proyek hunian pada lahan milik kementerian nantinya bakal dikelola bagi kepentingan publik guna mendukung kesejahteraan seluruh masyarakat.

"Ada aturan soal rumah susun subsidi yang tanahnya bisa punya negara, bisa punya BUMN, bisa punya kementerian, bisa punya Pemda. Kemudian yang membangun bisa juga BUMN, bisa juga kementerian, bisa juga dari swasta," ujar Maruarar di lahan Parkir Kemukus di kawasan Kota Tua.

Pihak swasta menjamin akan membangun 1.000 unit rumah susun berkualitas dengan fasilitas yang memadai. Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto memastikan pengerjaan pembangunan rumah bakal segera dapat dilakukan.

"Satu unitnya ada dua kamar, ukurannya 35 meter persegi. Ada satu kamar mandinya juga," ucap Boy Kelana Soebroto.

"Segera setelah konfirmasi lahannya negara sudah tersedia (akan dibangun-red). Dalam tahun ini harusnya bisa, Pak," katanya.

Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria menyatakan telah meninjau kesiapan lahan proyek perumahan tersebut. Ia menyatakan lokasi pembangunan bagi masyarakat segera akan ditentukan.

"Ini juga bagian daripada program pemerintah untuk menyediakan rumah bagi masyarakat Indonesia. Dan ini baru sebagian, tentu berikutnya akan terus lagi," ujar Dony Oskaria.

Pemerintah menargetkan penyaluran hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta kelompok Masyarakat Berpenghasilan Tetap (MBT) di Ibu Kota. Regulasi baru disiapkan demi menjamin keterjangkauan cicilan rumah subsidi bagi pekerja yang membutuhkan lokasi ekonomi strategis.

"Secara komersial ini cukup lumayan bagus. Yang kedua adalah ini cukup jauh dari bantaran rel," ujar Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin.

"Sehingga kami melihat di sini potensi dan kalau kita lihat nanti calon penghuninya dalam 10-15 tahun ke depan juga growing very fast. Jadi inilah sebenarnya hunian masa depannya Indonesia sebenarnya," ucap Bobby.

Pemerintah berencana melanjutkan program hunian nasional ini ke wilayah Kota Bandung demi memenuhi kebutuhan hunian layak rakyat Indonesia. Kegiatan pembangunan berikutnya berfokus pada pendataan infrastruktur pendukung rumah pada wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang dinilai tinggi.