RRI.CO.ID, Jakarta - Kekhawatiran pemutusan hubungan kerja (PHK) massal menguat di kalangan pekerja perusahaan berinisal PT DKI. Mereka meminta perlindungan atas status pailit yang dinilai janggal.

Ratusan pekerja ini kembali menggelar aksi di depan Kejaksaan Agung, setelah sebelumnya berunjuk rasa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 2 April 2026. Mereka menuntut keadilan atas putusan pailit terhadap perusahaan.

Dalam orasinya, kuasa hukum PT DKI Achmad Taufan Soedirdjo, menegaskan kondisi perusahaan masih stabil. Ia menyebut tidak ada beban utang sebagaimana dituduhkan dalam proses kepailitan.

"Perusahaan yang tidak punya hutang, dipaksa untuk membayar hutang! Betul?" ucapTaufan. Pernyataan itu langsung disambut teriakan “Betul!” dari para karyawan.

Taufan menjelaskan perusahaan terus menempuh langkah hukum untuk membatalkan status pailit tersebut. Ia menegaskan pihaknya tetap menghormati proses hukum yang berjalan.

"Untuk itu, kita sudah melakukan langkah-langkah hukum, dan kita tetap beriktikad baik. Kita tetap mengikuti rapat kreditur dan seluruh proses yang ada," ujarnya.

Ia juga meminta dukungan dan doa dari seluruh karyawan agar persoalan ini segera terselesaikan. Menurutnya, perusahaan merupakan sumber penghidupan bagi banyak keluarga.

"Kita mohon doa kepada teman-teman karyawan, kita buktikan bahwa PT DKI adalah perusahaan sehat. Perusahaan yang jaya dan akan semakin maju ke depan," ujarnya.

Persoalan ini bermula dari putusan pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dinilai kontroversial. PT DKI disebut sebagai perusahaan solvent dengan aset melebihi kewajiban.

Para karyawan khawatir jika pailit tetap dipaksakan akan berdampak pada PHK massal. Mereka berharap pemerintah dan aparat penegak hukum memberi perlindungan.

Usai aksi, perwakilan karyawan dan kuasa hukum menyatakan akan terus mengawal proses hukum. Mereka menuntut kepastian agar status pailit dapat dibatalkan demi hukum.