RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi XI DPR RI mewanti-wanti munculnya 'tsunami' geoekonomi bagi Indonesia, apabila Amerika Serikat dan Israel dengan Iran terus saling serang. Terkait hal itu, DPR mendorong pemerintah meracik kebijakan fiskal secara presisi guna menghadapi berbagai kemungkinan dampak ekonomi yang timbul.

Pernyatan tegas ini, diungkapkan oleh anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak. Menurut Amin, eskalasi konflik di Selat Hormuz menjadi ancaman langsung terhadap urat nadi pasokan energi dunia.

"Serangan balasan Iran ke sekutu AS di teluk akan menciptakan efek domino yang tak terelakkan. Kita tidak sedang bicara angka di atas kertas, tapi harga sepiring nasi di meja rakyat," kata politikus PKS ini dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin, 2 Maret 2026.

Harga minyak mentah di atas US$ 100 per barel, ia menilai, memaksa APBN 2026 berdiri di tepi jurang defisit. Kenaikan harga minyak dunia adalah alarm 'imported inflation'.

"Bisa melumat daya beli masyarakat bawah dalam sekejap. Indonesia kini terjebak dalam simalakama," ucapnya.

Kemudian, menurut Amin, membiarkan subsidi membengkak akan menjebol pertahanan fiskal. Namun, memangkasnya tanpa perhitungan matang adalah 'bunuh diri' politik dan ekonomi yang akan memicu gejolak sosial.

”Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton dalam drama geopolitik ini, Diplomasi ekonomi kita harus aktif. Menekan lembaga internasional agar spekulan tidak memainkan harga komoditas di tengah penderitaan global,” ujar Amin.

Diketahui, Imported inflation adalah kenaikan harga di dalam negeri akibat mahalnya barang impor. Yakni, seperti BBM, gandum, kedelai, bahan baku pupuk, baik karena harga global naik maupun nilai tukar mata uang melemah.

Dampaknya, biaya produksi meningkat dan harga barang ikut naik. Inflasi ini berasal dari faktor eksternal, bukan karena tingginya permintaan masyarakat di dalam negeri.