IGCN dan Bappenas Dorong Transisi Ekonomi Sirkular Indonesia

RRI.CO.ID, Jakarta - Jaringan Global Compact PBB di Indonesia (IGCN) bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggelar Dialog Eksekutif Economi Sirkular 2026, di Jakarta, Kamis, 12 Februari 2026. Kegiatan yang didukung PT Amita Tamaris Lestari ini mempertemukan para pemangku kepentingan dari pemerintah, pimpinan perusahaan, serta mitra ekosistem untuk membahas strategi percepatan transisi ekonomi sirkular sekaligus membuka peluang pertumbuhan bisnis berkelanjutan di Indonesia.

Adanya transisi menuju ekonomi sirkular bisa menjadi salah satu pilar penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan daya saing nasional. Serta mendukung komitmen Indonesia dalam Strategi Jangka Panjang untuk Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim (LTS-LCCR) dan target Net Zero Emissions (NZE) 2060.

Selain manfaat lingkungan, ekonomi sirkular juga menawarkan potensi ekonomi yang signifikan. Bappenas memperkirakan penerapan ekonomi sirkular dapat berkontribusi sebesar Rp593-638 triliun terhadap PDB nasional pada 2030, serta menciptakan lebih dari 4,4 juta lapangan kerja hijau di berbagai sektor.

Presiden IGCN Y.W. Junardy mengatakan, sektor swasta berperan strategis dalam mendorong transformasi ekonomi sirkular. Ia menyebut transisi menuju ekonomi sirkular bukan hanya agenda keberlanjutan, tetapi juga peluang strategis bagi dunia usaha.

"Melalui dialog eksutif ini, kami mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara sektor bisnis dan pembuat kebijakan. Hal ini untuk mempercepat solusi sirkular yang berdampak dan dapat diskalakan di Indonesia," ujarnya.

Dialog ini menghadirkan paparan dari Director of the Environmental Policy Regional Knowledge Centre for Marine Plastic Debris (RKC-MPD) ERIA, Reo Kawamura, serta sesi pengantar kebijakan oleh Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas, Leonardo A. A. Teguh Sambodo. Kedua sesi tersebut memberikan gambaran mengenai tren global dan regional, sekaligus arah kebijakan nasional Indonesia dalam mengintegrasikan prinsip ekonomi sirkular ke dalam perencanaan pembangunan.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas, Leonardo A. A. Teguh Sambodo menekankan bahwa kebijakan dan regulasi tidak akan berdampak tanpa implementasi yang konsisten dan kolaboratif. Menurutnya, kebijakan dan regulasi hanyalah tumpukan dokumen jika tidak diikuti dengan implementasi yang konsisten dan kolaboratif, dan di sinilah peran sektor swasta menjadi kunci.

"Pemerintah akan berperan sebagai fasilitator melalui penyediaan ekosistem pembiayaan hijau dan insentif. Namun, kami membutuhkan swasta untuk berani melakukan pilot project, berkolaborasi dan mengadopsi riset dari BRIN, serta meningkatkan kapasitas SDM internal untuk menghadapi transformasi menuju model bisnis berkelanjutan," ujarnya.

Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN, Dr. R. Hendrian, M.Sc menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada IGCN dan Bappenas atas kolaborasi penyelenggaraan kegiatan ini. Dalam konteks global, ekonomi sirkuler telah menjadi bagian penting dari strategi dan karbonisasi dan sustainable growth.

"Dalam konteks nasional, ekonomi sirkuler merupakan instrumen penting untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Yaitu, Indonesia yang maju, berdaulat, dan berkelanjutan," ucapnya.

Salah satu agenda penting dalam kegiatan ini adalah peluncuran resmi IGCN Circular Economy Working Group (CE-WG). Kelompok kerja ini dirancang sebagai platform kolaboratif bagi perusahaan dan mitra untuk mendorong inovasi, dialog kebijakan, proyek percontohan, serta aksi nyata yang selaras dengan Sepuluh Prinsip UN Global Compact dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Diskusi panel bertajuk "Scaling Circularity – Challenges, Policy, and Partnerships" yang dimoderatori oleh Nicholas Goodwin, Country Director Delterra, membahas tantangan utama dalam mempercepat penerapan ekonomi sirkular di Indonesia. Termasuk, pembiayaan, kesiapan teknologi, harmonisasi kebijakan, dan perubahan perilaku konsumen.

Diskusi ini menegaskan pentingnya kemitraan lintas sektor untuk membangun ekosistem ekonomi sirkular yang berkelanjutan di sepanjang rantai nilai. Sejalan dengan komitmen tersebut, lima perusahaan bergabung sebagai anggota inti IGCN Circular Economy Working Group, yaitu PT Coca-Cola Europacific Partners Indonesia, PT TBS Energi Utama Tbk, PT Amita Tamaris Lestari, PT Unilever Indonesia Tbk, dan PT Dynapack Asia.

Kegiatan dilanjutkan dengan CEO Discussion Session yang membahas pengalaman nyata pelaku usaha dalam mengadopsi model bisnis sirkular, peluang inovasi, serta penciptaan nilai jangka panjang. Dimoderatori oleh Verlyana Hitipeuw, CEO & Chief Consultant Kiroyan Partners, sesi ini menegaskan pentingnya kepemimpinan bisnis dalam menjadikan ekonomi sirkular sebagai strategi inti perusahaan, bukan sekadar agenda kepatuhan.

Melalui Dialog Eksekutif Ekonomi Sirkular 2026, IGCN berharap dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan pemahaman mengenai nilai bisnis dari ekonomi sirkular, serta mendorong aksi kolektif yang berkelanjutan melalui IGCN Circular Economy Working Group. Hasil dialog nantinya diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan, inovasi bisnis, dan upaya bersama menuju ekonomi Indonesia yang lebih tangguh dan berkelanjutan.