RRI.CO.ID, Jakarta - Transformasi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) memberikan mandat baru kepada BPDP dalam mengelola tiga komoditas strategis. Ketiga komoditas tersebut adalah kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

"BPDP kini memiliki tanggung jawab mengkoordinasi pengembangan dari hulu hingga hilir untuk ketiga komoditas tersebut, dengan visi menjadi badan pengelolaan dana yang terpercaya dalam pengembangan perkebunan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat," kata Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Syahruddin, dalam keterangannya, Jumat, 13 Februari 2026.

Ia memaparkan bahwa BPDP juga memiliki sejumlah program strategis. Antara lain, mengoptimalkan dana perkebunan guna mendorong hilirisasi, meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat, serta memperkuat ekonomi kabupaten penghasil komoditas perkebunan.

BPDP, lanjut dia, juga memiliki enam program utama yang dapat diakses oleh daerah-daerah penghasil komoditas perkebunan. Keenam program BPDP ini mencakup peremajaan perkebunan, sarana dan prasarana perkebunan, pengembangan SDM perkebunan, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, serta pemenuhan kebutuhan pangan, hilirisasi dan penyediaan bahan bakar nabati.

Normansyah menegaskan, BPDP berkomitmen berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kementerian terkait dalam mempercepat program-program perkebunan tersebut.

"Kami siap berkolaborasi dengan semua kabupaten sentra untuk mengakses program-program BPDP melalui dinas perkebunan masing-masing daerah," ujarnya.

Hal itu, terang Normansyah, pernah disampaikan dirinya saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Batam, baru-baru ini.

Ia menuturkan, untuk memudahkan akses dan transparansi dalam pengajuan proposal oleh kabupaten-kabupaten penghasil sawit, kakao, dan kelapa, pihaknya mengembangkan dua aplikasi digital.

Pertama, aplikasi PSR Online untuk proses pengajuan dan pendaftaran program peremajaan. Kedua, Smart PSR yang berfungsi sebagai platform monitoring penyaluran dana kepada petani secara real-time.

"Dengan aplikasi ini, semua pihak dapat memantau progres penyaluran dan realisasi program di lapangan," ucapnya.

Normansyah mencontohkan, untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), BPDP mengalokasikan dana Rp60 juta per hektare untuk maksimal 4 hektare per petani. Sejak digulirkan pada 2016 hingga 2025, program ini menyalurkan Rp12,9 triliun untuk sekitar 400 ribu petani di seluruh Indonesia.

"Kami berharap peran pemerintah kabupaten terlibat untuk memperluas cakupan program PSR ini," kata Normansyah.

Ia juga berharap momentum Rakernas XVII Apkasi jadi tonggak sinergi antara pemerintah pusat melalui BPDP dan pemerintah kabupaten seluruh Indonesia.

"Dengan tiga komoditas strategis yang kini jadi fokus, BPDP memiliki tanggung jawab besar memastikan kesejahteraan petani dan keberlanjutan industri perkebunan Indonesia," ujar Normansyah menandaskan.