KBRN, Jakarta: Upaya penguatan ekonomi desa semakin diperkuat dengan hadirnya Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes). Kini menjadi instrumen utama bagi Kementerian Koperasi dalam membangun ekosistem data tunggal koperasi desa/kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.

Melalui sistem digital ini, pemerintah mendorong koperasi desa menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang lebih efisien, transparan, dan terarah. Per 21 November 2025, Simkopdes mencatat 76.733 Kopdes Merah Putih yang memiliki akun aktif, atau 92,69 persen dari total 82.780 koperasi.

“Simkopdes memungkinkan pemerintah melihat kondisi koperasi desa secara nyata dan komprehensif. Dengan data yang akurat, intervensi pembangunan bisa lebih tepat sasaran,” ujar Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Kemenkop, Henra Saragih, Sabtu (22/11/2025).

Henra menjelaskan, data yang termuat di Simkopdes mulai dari jumlah anggota, pengurus, pengawas, hingga titik lokasi lahan. Dan ini menjadi dasar pengambilan kebijakan untuk mendorong koperasi desa sebagai motor ekonomi lokal.

Kemenkop memanfaatkan Simkopdes sebagai dashboard nasional yang dapat diakses kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Integrasi data ini memperkuat berbagai agenda pembangunan.

Dan ini termasuk pelaksanaan Inpres Nomor 17 Tahun 2025 dan Inpres Nomor 9 Tahun 2025. Terkait percepatan pembangunan fisik serta pembentukan Kopdes Merah Putih.

"Hingga kini, terdapat 32.071 titik lahan koperasi desa yang telah terdata. Dengan 15.028 di antaranya sedang dalam proses pembangunan fisik seperti gudang dan gerai layanan," ujarnya.

Minimal 20 ribu pembangunan gudang gerai selesai pada November 2025 ini. Menurutnya, percepatan inventarisasi lahan yang ditargetkan mencapai 40 ribu titik pada Desember dan 60 ribu titik pada Januari 2026.

Menurutnya, ini merupakan kunci untuk mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di desa. Seluruh target inventarisasi ditargetkan rampung pada Maret 2026.

Sementara, Asisten Deputi Digitalisasi Kemenkop Riza Azmi menuturkan bahwa Simkopdes telah terhubung dengan basis data lintas kementerian/lembaga. Seperti data pajak, kependudukan, dana desa, hingga lahan Agrinas.

Integrasi ini memperkuat tata kelola sekaligus memudahkan pemerintah mengidentifikasi kebutuhan koperasi di setiap wilayah. “Kami juga menyiapkan microsite untuk tiap koperasi, agar pengurus dapat memperbarui profil dan melaporkan perkembangan secara berkala," katanya.

Dengan infrastruktur data yang semakin terintegrasi tersebut, Kemenkop berharap Kopdes Merah Putih dapat berperan lebih besar dalam menggerakkan ekonomi lokal. Kemudian memperluas akses layanan usaha, hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.