RRI.CO.ID, Bintuhan - Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid, S.Pd.I., memimpin Rapat Koordinasi Pimpinan terkait laporan pemanfaatan anggaran APBD Kabupaten Kaur Triwulan II Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna Kabupaten Kaur dan diikuti oleh jajaran pimpinan serta perangkat daerah terkait Senin, 31 Agustus 2026.
Rapat koordinasi tersebut menjadi forum penting bagi Pemerintah Kabupaten Kaur untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan hingga Triwulan II Tahun 2026. Selain mengevaluasi capaian, rakor juga membahas berbagai kendala yang menyebabkan sejumlah program dan kegiatan belum terealisasi secara maksimal.
"Kami mempersamai kegiatan di gedung Serbaguna terkait rakor pimpinan rapat koordinasi pimpinan atas laporan pemanfaatan Agaran APBD Kabupaten Kaur di tahun 2026 triwulan ke 2 yang berlangsung. Serapan anggaran ini di bulan berjalan dan memang ada beberapa item yang menjadi catatan ini karna mencakup kepentingan ," ucap wakil bupati.
Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid mengatakan, dari hasil laporan masih ada beberapa OPD dan kecamatan serapan anggaran masih rendah yakni PUPR dan BPKAD. untuk itu melalui rapat koordinasi pimpinan menjadi momentum untuk mencari solusi bersama dan memastikan kegiatan yang telah direncanakan dapat segera dilaksanakan.
"Rendahnya realisasi pada Triwulan II tidak terlepas dari sejumlah kegiatan yang masih berada dalam proses kontrak. Kondisi tersebut membuat kegiatan belum memasuki tahap pelaksanaan sehingga pencairan anggaran juga belum dapat dilakukan. Kita berharap kegiatan-kegiatan yang masih dalam proses tersebut dapat segera berjalan sehingga realisasi anggaran meningkat pada periode berikutnya," katanya.
Wakil Bupati menegaskan bahwa berbagai hambatan dalam pelaksanaan kegiatan harus segera dicarikan solusi secara bersama-sama. Langkah tersebut diperlukan agar proses pelaksanaan program tidak mengalami keterlambatan dan serapan anggaran dapat berjalan lebih optimal.
Sementara itu laporan yang diterima Bagian Administrasi Pembangunan Jupidiansyah menyapaikan, hingga awal September masih terdapat sejumlah perangkat daerah dengan tingkat realisasi yang relatif rendah. Di sisi lain, terdapat pula OPD dan kecamatan yang telah menunjukkan realisasi lebih baik.
"Serapan berada di atas 50 persen Dinas Pariwisata dan Dinas Pemuda dan Olahraga. Untuk tingkat kecamatan, Kecamatan Tanjung Kemuning tercatat sebagai kecamatan dengan realisasi tertinggi," katanya.
Kemudian sejumlah perangkat daerah masih perlu mendapat perhatian karena realisasinya relatif rendah. Di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
" Dengan adanya evaluasi dan perhatian khusus terhadap perangkat daerah yang realisasinya masih rendah, diharapkan penyerapan APBD Kabupaten Kaur dapat meningkat pada periode berikutnya. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya komitmen seluruh OPD agar program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara maksimal," ujarnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....